Payakumbuh, Sumbarinvestigasi.com -Viralnya dimedia Publik cetak dan elektronik para OPD (Organisasi Perangkat Daerah)kota Payakumbuh yang berbondong-bondong ke Jakarta yang diduga menghadiri pelantikan kepala daerah wali kota dan wakil wali Kota Payakumbuh,menuai sorotan dan kritikan dari kalangan Niniak Mamak atau pemangku kebijakan nagari yang ada di kota Payakumbuh.
Hal tersebut dikatakan,Budi Nanda Dt. Simarajo Nan Kuniang selaku Niniak Mamak Nagari Sungai Durian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori,diri nya menyayangkan kepada kepala OPD Kota Payakumbuh yang berbondong-bondong pergi ke Jakarta menghadiri pelantikan Wali kota atau Wakil Wali Kota Payakumbuh,dan kepergian ini terkesan ambil muka kepada pejabat kepala daerah baru yang usai dilantik,”ujarnya melalui pesan singkat whatsaapnya,Jumat 21 Febuari 2025.
Dikatakan pengusaha kota Payakumbuh itu,kepergian kepala OPD tersebut sangat
bertolak belakang dengan intruksi presiden RI Prabowo Subianto soal penghematan anggaran di semua lini pemerintahan. Inpres tersebut terkesan tak di indahkan pejabat di lingkungan Pemko Payakumbuh dan ia juga meminta kepada kepala daerah yang baru,agar semua kepala OPD Payakumbuh tersebut,di nol kilo meterkan lagi,”ucap Niniak Mamak Latina itu yang juga mantan ketua KNPI kota Payakumbuh itu.
Hal senada juga disampaikan,Bujang M.Nur Dt.Paduko Marajo Ketua KAN nagari Aua Kuning,menurut nya kota Payakumbuh saat ini masih butuh banyak anggaran untuk perbaikan seperti stanting dan pelayanan umum serta fasilitas umum dari pada untuk perjalanan yang tidak jelas urgensi nya,namun yang terjadi sebalik nya dan sangat miris rasa nya kita melihat kepala OPD daerah kita rame-rame ke Jakarta dengan maksud dan tujuan nya apa,”katanya.
Ketua KAN nagari Aua Kuniang Payakumbuh Selatan tersebut,juga berharap kepada pemimpin baru kota Payakumbuh yang baru saja usai dilantik,agar mengevaluasi kinerja kepala OPD tersebut,dan aturan nya sangat jelas yang di undang Kemendagri itu hanya Wali Kota,Wakil Wali Kota serta ketua DPRD,namun ini malah berduyun-duyun mereka ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan kepala daerah hasil pilkada lalu,”sebut Bujang M.Nur.
Disebutkan Bujang M.Nur,padahal surat edaran Kemendagri sudah menghimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemko dan Pemkab setempat untuk tidak menghadiri acara pelantikan.Hal itu bertujuan untuk menekan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto.
Selain tidak menghadiri pelantikan, beliau juga melarang OPD mengirimkan papan bunga atau bentuk ucapan selamat lainnya pada acara pelantikan tersebut,”ujarnya.
Ditambahkan Bujang M Nur, larangan tersebut merupakan solusi agar tidak ada pemborosan anggaran, khususnya untuk hal-hal yang bersifat seremonial,”tutupnya.
Sebelum nya diberitakan,Dalam foto yang viral, terlihat sejumlah kepala OPD sedang ngopi darat sambil diskusi seperti, Kepala dinas (Kadis) kesehatan, Perkim, Kadis PUPR, Kadis Pendidikan, Kadis Sosial, Kadis Koperasi UMKM, kota Payakumbuh dan sejumlah kepala OPD lainnya diduga sedang santai di luar daerah.
Viralnya OPD di Luak Limopuluah diduga melakukan perjalanan dinas ke Jakarta itu, dikritik langsung ketua umum Lembaga Kontrol Advokasi Elang Indonesia Wisran kepada wartawan, Jumat (21/2) di Payakumbuh, menurutnya pelantikan kepala daerah terpilih memang terpusat di Jakarta sebenarnya ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo dalam menekankan efisiensi.
“Bahkan presiden RI menegaskan bahwa anggaran daerah harus ditekan agar tidak ada pemborosan. Akan tetapi hal itu diduga tak dipedulikan oleh OPD kota Payakumbuh dan Limapuluh Kota. Dalam kapasitas apa mereka (OPD) ramai-ramai ke Jakarta menghadiri pelantikan kepala daerah terpilih,” ujar Wisran.
Wisran juga menyebutkan, di tengah kondisi sekarang, masyarakat sangat membutuhkan pelayanan dari instasi terkait dibidang pelayan publik. Namun kepala OPD ini malah melakukan perjalanan ke luar daerah, hal ini tentu mencederai kepercayaan publik dan terkesan buang-buang uang rakyat saja.
“Kalau niatnya cuma menjilat, tunggu saja walikota-wakil walikota dan bupati-wakil bupati pulang. Ini malah terkesan mencari-cari kesempatan supaya ingin dekat dengan kepala daerah terpilih, sedangkan mereka tidak diundang untuk menghadiri pelantikan kepala daerah tersebut,” urai Wisran.
Wisran juga meminta kepala daerah yang sudah dilantik agar mengevaluasi kinerja kepala OPD yang ikut-ikutan ke Jakarta, dengan dalih menghadiri pelantikan kepala daerah kota Payakumbuh itu.
“Dan sendainya kepergian OPD tersebut ke Jakarta memakai anggaran daerah diduga untuk pelesiran ke Jakarta, ia meminta DPRD Payakumbuh agar memberikan sangsi yang tegas selaku fungsi pengawasan,”tutupnya.
