Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mengerjakan proyek rehabilitasi jalan provinsi pada ruas Baso – Batas Batu Sangkar. Pekerjaan dimulai sejak Maret 2025 dan berlokasi di kawasan Balai Selasa, salah satu titik penting penghubung antarwilayah di Sumatera Barat.
Proyek ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Total nilai kontrak mencapai Rp6.470.808.220,00. Pelaksanaan fisik dipercayakan kepada PT Anathama Konstruksi Utama.
Kontrak kerja ditandatangani pada 10 Maret 2025. Adapun nomor kontrak adalah 620/10.1/P.036-BM/KTR/III/2025. Ruang lingkup proyek meliputi perbaikan struktur badan jalan, pelapisan ulang permukaan, dan peningkatan sistem drainase untuk mencegah kerusakan akibat genangan air.
Ruas jalan ini merupakan jalur utama yang menghubungkan wilayah Baso di Kabupaten Agam dengan perbatasan Batu Sangkar di Kabupaten Tanah Datar. Jalur ini tidak hanya penting secara strategis, tetapi juga vital untuk mobilitas harian masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Lalu lintas di ruas ini cukup padat. Setiap hari, kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga truk barang melintasi jalur ini. Sebelum rehabilitasi dilakukan, kondisi jalan sempat menjadi keluhan masyarakat karena permukaan yang rusak dan kurang nyaman dilalui.
Namun, sejak dimulainya proyek, masyarakat mulai merasakan perubahan. Sejumlah pengendara menyampaikan apresiasi terhadap kualitas pekerjaan yang dinilai rapi dan memperhatikan keselamatan pengguna jalan.
“Sekarang jalannya lebih rata dan nyaman. Ada juga pengaturan lalu lintas yang baik selama pengerjaan, jadi tidak membahayakan pengendara,” kata Toni, seorang sopir travel yang kerap melintasi ruas tersebut.
Proyek ini juga menjadi sorotan positif karena pelaksana dinilai mengedepankan kualitas kerja. Selain itu, papan informasi proyek dan rambu pengaman terlihat jelas di lokasi pengerjaan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap proyek ini dapat memperlancar konektivitas antarwilayah, terutama untuk mendukung distribusi hasil pertanian dan kegiatan perekonomian masyarakat setempat.
Dengan jalan yang lebih baik, waktu tempuh antarwilayah dapat ditekan. Biaya operasional kendaraan juga berkurang karena permukaan jalan yang lebih mulus mengurangi risiko kerusakan kendaraan.
Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagai penanggung jawab teknis proyek memastikan bahwa seluruh pekerjaan dilakukan sesuai standar teknis yang berlaku. Pengawasan lapangan dilakukan secara rutin untuk menjaga mutu dan ketepatan waktu pelaksanaan.
Pemerintah menegaskan bahwa proyek ini bukan hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang dalam meningkatkan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Masyarakat diimbau untuk terus mendukung pelaksanaan proyek ini dengan tetap berhati-hati saat melintasi area pekerjaan dan mengikuti rambu serta petunjuk petugas di lapangan.
