Pesisir Selatan, Sumatera Barat – Upaya wartawan untuk mewawancarai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN 2 Sumatera Barat, Masudi, terkait kondisi Jalan Nasional Padang–Kambang berulang kali menemui kegagalan. Didatangi ke kantornya, Masudi tak pernah berhasil ditemui dan terkesan menghindari permintaan wawancara. Sikap ini menambah sorotan terhadap buruknya pelaksanaan proyek jalan nasional yang dikeluhkan masyarakat.
Anggota DPRD Pesisir Selatan, Muhammad Darda, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menegaskan DPRD akan mengambil langkah konkret guna mengusut tuntas persoalan ini.
“Ini bukan sekadar jalan rusak. Ini menyangkut keselamatan warga, kelancaran distribusi hasil pertanian, dan keberlangsungan ekonomi lokal. Kalau pengerjaan jalan nasional dikerjakan asal-asalan, maka yang rusak bukan cuma aspalnya, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tegas Darda.
Ia menyampaikan bahwa DPRD Pesisir Selatan akan segera memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari dinas teknis di daerah hingga kontraktor pelaksana proyek, untuk meminta pertanggungjawaban dan penjelasan resmi.
“Kami akan dalami semua aspek. Mulai dari proses lelang, pengawasan teknis di lapangan, hingga metode pengerjaannya. Kalau memang ditemukan kelalaian atau pelanggaran, kami akan dorong untuk ada tindakan tegas, baik administratif maupun hukum. Masyarakat berhak atas jalan yang layak dan aman, bukan tambalan yang mudah mengelupas setelah diguyur hujan,” tambahnya.
Menurut Darda, transparansi dan pengawasan independen harus diperkuat agar proyek-proyek infrastruktur tidak lagi menjadi ladang praktik tidak bertanggung jawab. Ia juga meminta BPJN dan Kementerian PUPR membuka data kontraktor dan nilai anggaran kepada publik. “Kita butuh kejelasan—siapa yang mengerjakan, berapa besar dananya, dan seperti apa spesifikasi teknis yang digunakan,” pungkasnya.
