Sumbarinvestigasi.com,Surabaya – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah mengatakan jika sebaran Covid-19 di Jawa Timur, terlebih di Surabaya Raya sangat tergantung pada cara pengendalian pihak maupun instansi terkait dengan di dukung oleh kesadaran masyarakat.
“Perlu dipahami, rapat evaluasi ini bertujuan untuk
mensinergikan penanganan bersama dalam upaya percepatan penanganan, dan penghentian Covid-19 di Surabaya Raya khususnya, dan di Jawa Timur pada umumnya,” kata dia dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19 di wilayah Surabaya Raya yang digelar di Gedung Balai Prajurit, Makodam V/Brawijaya, Surabaya. Senin, 21 September 2020 malam.
Persoalan wabah Covid-19, menurutnya, menjadi suatu hal yang
vital bagi kehidupan, sekaligus perekonomian suatu wilayah ataupun negara. Artinya, tolak ukur suatu negara atau wilayah yang aman dan sejahteran, terletak pada roda perekonomian.
“Dengan melihat kondisi kritis seperti saat ini, kita
semua berupaya memaksimalkan bersama-sama untuk mengerahkan kemampuan mendukung dan mensukseskan program Pemerintah dengan cara traching secara cepat, tepat dan terpadu,” kata Widodo.
Mantan Aspam KASAD itu berujar, koordinasi dan sinergitas
antar petugas maupun pihak terkait dalam penanganan Covid-19, sangat berdampak bagi pemutusan rantai penyebaran pandemi di Surabaya Raya saat ini.
“Supaya, penerapan sanksi bagi pelanggar perorangan
disesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya.
Tak hanya itu saja, beberapa penekanan pun disampaikan oleh
dirinya dalam rapat evaluasi saat ini, termasuk menjalankan Instruksi Presiden nomor 06 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus.
“Instruksi itu, untuk melakukan intervensi secara masif
dalam mewujudkan tertib protokol kesehatan oleh masyarakat. Itu dasar yang harua dilakukan dalam rangka memperbaiki recovery rate dan menurunkan angka mortality rate,” jelasnya.
Dirinya berharap, rapat evaluasi malam ini, bisa merumuskan
langkah-langkah konkrit yang harus diambil secara bersinergi. “Dan itu,harus dilakukan antar instansi selama waktu kritis, sampai dengan bulan Desember 2020,” tegasnya.(Team)
