PESISIR SELATAN – Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) belum sepenuhnya tuntas. Dari seluruh nagari yang mengikuti tahapan Pilwana, masih terdapat empat nagari yang harus menunda pelaksanaan pemilihan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Keempat nagari tersebut yakni Nagari Limau Gadang Lumpo dan Nagari Tambang di Kecamatan IV Jurai, serta Nagari Gantiang Mudiak Utara dan Nagari Koto Nan Tigo Selatan di Kecamatan Sutera.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pesisir Selatan, Mar Alamsyah, mengatakan pelaksanaan Pilwana di empat nagari tersebut dipastikan ditunda. Hingga kini, belum ditentukan batas waktu pelaksanaan Pilwana lanjutan di empat nagari tersebut.
“Ya, masih ada empat nagari yang belum melaksanakan Pilwana, sehingga pelaksanaannya ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata Mar Alamsyah.
Kondisi tersebut menjadi bagian dari dinamika pelaksanaan demokrasi di tingkat nagari. Sementara itu, sebagian besar tahapan Pilwana telah berjalan hingga menghasilkan Wali Nagari terpilih yang kemudian dilantik secara serentak oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni di Gedung Painan Convention Center (PCC), Senin (16/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Hendrajoni menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menyukseskan pelaksanaan Pilwana sehingga berlangsung aman dan tertib.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, saya menyampaikan apresiasi kepada panitia pelaksana Pilwana, Bamus, PJ Wali Nagari dan seluruh elemen masyarakat yang telah sukses melaksanakan Pemilihan Wali Nagari dengan aman dan tertib,” ujar Hendrajoni.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan Pilwana merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan berbagai unsur di tingkat nagari. Karena itu, setelah proses demokrasi selesai, seluruh pihak diminta kembali bersatu dan menghilangkan sekat-sekat yang muncul selama tahapan pemilihan.
Hendrajoni meminta para Wali Nagari yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi dengan seluruh unsur masyarakat. Perbedaan pilihan selama Pilwana, kata dia, tidak boleh terbawa dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
“Segera lakukan konsolidasi dengan seluruh pihak, hilangkan sekat-sekat. Berikan pelayanan tanpa tebang pilih. Berikan pelayanan yang baik, prima, adil dan transparan,” ucap Hendrajoni.
Ia menekankan, kemenangan dalam Pilwana bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab untuk melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik maupun kelompok.
Selain pelayanan publik, Hendrajoni juga mengingatkan para Wali Nagari mengenai pentingnya pengelolaan keuangan nagari secara transparan dan sesuai regulasi.
Ia meminta para Wali Nagari memahami ketentuan mengenai dana desa maupun alokasi dana nagari karena anggaran tersebut merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kelola dana desa dengan baik dan transparan. Pahami regulasi dana desa dan alokasi dana nagari. Jangan sampai nanti tersangkut masalah hukum,” tuturnya.
Hendrajoni juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) memberikan pembekalan atau pelatihan kepada para Wali Nagari yang baru dilantik. Pembekalan tersebut dinilai penting agar para Wali Nagari memahami aturan, tata kelola pemerintahan serta mekanisme pengelolaan anggaran sehingga tidak tersandung persoalan hukum akibat kesalahan administrasi maupun pengelolaan keuangan.
“Nanti DPMD tolong kasih pelatihan kepada Wali Nagari yang baru ini agar paham dan tidak tersandung persoalan hukum,” ujarnya.
Di sisi lain, terhadap empat nagari yang belum melaksanakan Pilwana, Hendrajoni meminta seluruh pihak tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Ia juga membuka ruang bagi pihak yang merasa keberatan terhadap proses Pilwana untuk menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang tersedia.
“Kalau ada yang komplen, silakan ajukan sesuai prosedur ke PTUN,” kata Hendrajoni.
Ia menegaskan, seluruh proses pemerintahan nagari ke depan harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Para Wali Nagari diminta membangun sinergi dengan pemerintah daerah, Bamus, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Menurutnya, konsolidasi menjadi penting agar pemerintahan nagari tidak terjebak dalam persoalan pascapemilihan. Seluruh konsentrasi harus diarahkan untuk pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, 89 Wali Nagari terpilih telah resmi memulai masa jabatan periode 2026–2034, sementara proses demokrasi di tingkat nagari Pesisir Selatan masih menyisakan pekerjaan rumah di empat nagari.
Keempat nagari tersebut kini masih menunggu kepastian tahapan berikutnya untuk melaksanakan Pilwana. Pemerintah daerah berharap seluruh proses dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.














