FPIISumbar.Com, Padang — Angka pasien positif Covid-19 di Sumatera Barat beberapa waktu belakang kembali mengalami lonjakan bahkan sempat memecahkan rekor penambahan dalam waktu satu hari.
Terkait kondisi tersebut, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menilai, kesadaran akan bahaya virus corona di berbagai level baik pemerintah ataupun masyarakat semakin menurun.
“Padahal kondisi new normal, bukan berarti setiap orang dapat hidup bebas tanpa menjalankan protokol kesehatan.” Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani, melalui siaran pers yang diterima Rabu (5/8).
Lebih lanjut, dirinya melihat di beberapa pertemuan yang diselenggarakan pemerintah, ada cendurung abai dalam penerapan protokol covid 19, Ombudsman RI Perwakilan Sumbar selalu memberikan masukan agar protokol covid selalu ditaati di setiap kehadirannya dalam forum-forum pertemuan tersebut.
“Pimpinan di setiap instansi pemerintah termasuk BUMN/D seharusnya melakukan kontrol atau pengawasan, silahkan juga gunakan istilah yang tepat) dan mendisiplinkan setiap pegawai di institusinya untuk mentaati protokol covid.” ungkapnya.
“Jangan sampai masyarakat mencontoh dan melegitimasi perilaku yang ditunjukan oknum yang berkumpul tanpa memakai masker, berfoto-foto ria tanpa menerapkan phycical distancing.” sambungnya
Selain itu hingga saat Ombudsman juga melihat di berbagai ruang publik termasuk di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan, protokol kesehatan dilanggar. Tidak banyak lagi yang bermasker, mencuci tangan atau pun menjaga jarak. Mereka seolah lupa, bahwa virus ini masih mengancam.
“Kami berharap Gubernur dan para Bupati dan Walikota segera merespon keadaan ini dengan memastikan berbagai aturan yang telah dikeluarkan terkait pola hidup baru dalam masa pandemi covid 19 diterapkan dan diawasi pelaksanaannya.” terangnya
Pemberian sanksi sesuai aturan juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera pada setiap unsur yang diatur dalam kebijakan tersebut
Wabah ini memang belum akan berkahir, namun bisa dikendalikan. Perlu diambil langkah-langkah antisipatif, sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan perlu terus dilakukan bahkan ditingkatkan dan diperketat lagi.
Pemerintah daerah dengan pihak terkait, perlu mengawasi dan memastikan berjalannya protokol kesehatan tersebut.
Ombudsman mendukung langkah Pemerintah Provinsi melakukan tes swap secara gratis pada siapapun yang baru saja melakukan perjalanan dari luar provinsi.
“Namun perlu diingat, transmisi atau penularan virus juga ada yang bersifat lokal dalam klaster atau dalam Intansi.” tutupnya. (rel)
