PESISIR SELATAN – Komitmen Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), dalam membangun budaya sadar bencana kembali mendapat perhatian dunia. Pada peringatan 20 tahun bencana tsunami Pangandaran 2006 yang digelar melalui webinar nasional, Kamis (16/7/2026), UNESCO menyoroti Amping Parak sebagai salah satu komunitas percontohan dalam penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
Kegiatan yang dipusatkan di Pusat Edukasi Laskar Pemuda Peduli Lingkungan (LPPL) Amping Parak itu dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Armen, AP., MM beserta jajaran, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pessel, Wendi, Camat Sutera, Wali Nagari Amping Parak beserta perangkat nagari, serta Ketua LPPL Amping Parak, Haridman bersama anggota kelompok siaga bencana.
Dalam webinar tersebut dijelaskan bahwa terdapat tujuh desa dan komunitas di Indonesia yang menjadi pionir Desa Tangguh Bencana binaan UNESCO. Lima di antaranya berada di Pulau Sumatera, yakni Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Nagari Amping Parak di Kabupaten Pesisir Selatan, serta Desa Teluk Sepang, Desa Penurunan, dan Desa Lempuing di Provinsi Bengkulu. Sementara dua lainnya berada di Provinsi Banten, yaitu Desa Citepus dan Desa Cikakak.
Perwakilan UNESCO, Engin Koncagul, menyampaikan bahwa ketujuh desa dan komunitas tersebut dipilih karena menunjukkan respons yang cepat, kolaborasi yang kuat, serta komitmen berkelanjutan dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pemaparan ahli kebumian Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. Pepen Supendi, yang menjelaskan sejarah gempa dan tsunami di Indonesia, mekanisme gempa megathrust, hingga potensi ancaman yang masih membayangi wilayah pesisir barat Sumatera, termasuk Kabupaten Pesisir Selatan.
Ketua LPPL Amping Parak, Haridman, mengatakan edukasi kebencanaan terus dilakukan bersama BPBD, pemerintah daerah, pemerintah nagari, serta berbagai pemangku kepentingan agar kesiapsiagaan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
“Komitmen kami adalah memastikan masyarakat memahami langkah-langkah penyelamatan ketika terjadi gempa maupun tsunami. Edukasi harus terus dilakukan agar kesiapsiagaan menjadi budaya masyarakat,” kata Haridman.
Menurutnya, upaya tersebut menjadi sangat penting mengingat Kabupaten Pesisir Selatan berada tepat di kawasan yang berhadapan langsung dengan zona megathrust di pantai barat Sumatera dan memiliki garis pantai sepanjang sekitar 243 kilometer.
Karena itu, edukasi kebencanaan, simulasi evakuasi, hingga peningkatan kapasitas masyarakat, terutama yang bermukim di kawasan pesisir, harus terus dilakukan secara berkesinambungan guna meminimalkan risiko apabila terjadi bencana.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Armen, AP., MM, menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Nagari Amping Parak telah menunjukkan bahwa kesiapsiagaan dapat dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, hingga masyarakat. Pengakuan dari UNESCO ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus memperkuat edukasi, latihan evakuasi, serta meningkatkan kapasitas masyarakat agar semakin tangguh menghadapi potensi bencana,” ujar Armen.
Ia menambahkan, BPBD Pesisir Selatan akan terus memperluas program edukasi kebencanaan ke nagari-nagari lain yang berada di kawasan rawan gempa dan tsunami.
“Wilayah Pesisir Selatan berada di zona yang memiliki potensi ancaman gempa megathrust. Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi budaya, bukan hanya dilakukan ketika terjadi bencana atau setelah ada peringatan. Dengan masyarakat yang teredukasi dan memahami prosedur penyelamatan, kita berharap dampak bencana dapat ditekan seminimal mungkin,” pungkasnya.
