PESISIR SELATAN — Upaya menekan penyebaran penyakit menular di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) memasuki babak yang membutuhkan keterlibatan lebih luas. Pemerintah daerah tidak lagi hanya mengandalkan tenaga medis di fasilitas kesehatan, tetapi mendorong kader Posyandu, PKK hingga pemerintah nagari menjadi mata dan telinga dalam menemukan persoalan kesehatan sejak dari lingkungan keluarga.
Penguatan langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 yang digelar di Painan, Minggu (2/8/2026).
Rakor yang diselenggarakan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Pesisir Selatan itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin.
Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mulai dari Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Posyandu Kabupaten Pesisir Selatan, Lisda Hendrajoni, kepala puskesmas, tenaga kesehatan, camat, hingga kader PKK dan Posyandu.
Pertemuan itu menjadi penting karena persoalan penyakit masyarakat tidak selalu bisa diselesaikan hanya ketika warga sudah berada di ruang pemeriksaan puskesmas atau rumah sakit. Deteksi dini, edukasi, pendampingan keluarga dan perubahan perilaku justru menjadi benteng pertama yang berada di tengah masyarakat.
Kepala Dinkes PPKB Pesisir Selatan, Agustina Rahmadani, mengatakan Rakor P2P 2026 menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah berbagai sektor dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat.
Menurutnya, program pencegahan dan pengendalian penyakit membutuhkan dukungan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga pemerintah nagari, TP-PKK, kader Posyandu serta masyarakat.
“Melalui rakor ini kami ingin menyatukan langkah dan komitmen bersama agar seluruh program prioritas, seperti percepatan eliminasi TBC, peningkatan cakupan imunisasi, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, serta penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dapat berjalan lebih optimal di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan,” kata Agustina.
Salah satu perhatian utama dalam Rakor P2P tersebut adalah penanganan Tuberkulosis atau TBC.
Pesisir Selatan kini memiliki pekerjaan besar dalam upaya menemukan kasus TBC sedini mungkin. Sebanyak 119 nagari ditetapkan sebagai lokus tracing TBC yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Kementerian Kesehatan RI.
Kebijakan tersebut menempatkan kader di tingkat nagari pada posisi yang cukup strategis. Mereka diharapkan tidak hanya menjalankan kegiatan pelayanan rutin Posyandu, tetapi juga membantu menemukan warga yang memiliki gejala atau faktor risiko TBC untuk kemudian diarahkan mendapatkan pemeriksaan di fasilitas kesehatan.
Ketua TP-PKK sekaligus Ketua Posyandu Kabupaten Pesisir Selatan, Lisda Hendrajoni, meminta seluruh pengurus TP-PKK di tingkat kecamatan dan nagari ikut mengawal pelaksanaan program tersebut.
Ia menekankan bahwa pencarian kasus TBC harus dilakukan secara persuasif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman agar tidak takut ataupun merasa malu ketika diminta menjalani pemeriksaan.
“Kader kita di Posyandu harus aktif membantu pendataan dan penelusuran. Jika ada warga atau anak yang bergejala, segera dampingi ke puskesmas,” ujar Lisda.
Menurutnya, menemukan kasus lebih awal menjadi bagian penting dalam memutus mata rantai penularan. Namun, penanganan tidak berhenti setelah seseorang dinyatakan positif.
Pasien juga membutuhkan pendampingan agar menjalani pengobatan sesuai ketentuan hingga tuntas dan sembuh.
Selain TBC, peningkatan cakupan imunisasi juga menjadi perhatian dalam penguatan program P2P di Pesisir Selatan.
Lisda meminta para kader memastikan setiap anak mendapatkan hak imunisasinya, termasuk Imunisasi Dasar Lengkap maupun Bulan Imunisasi Anak Sekolah.
“Jangan ada satu pun anak yang terlewat,” ucapnya lagi.
Bagi kader di tingkat nagari, pesan tersebut berarti pekerjaan mereka tidak hanya mencatat dan melayani masyarakat yang datang ke Posyandu. Mereka juga dituntut aktif melakukan pendataan, mengidentifikasi anak yang belum mendapatkan imunisasi serta berkoordinasi dengan tenaga kesehatan.
Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting, terutama untuk menjangkau keluarga yang belum memahami manfaat imunisasi atau masih memiliki keraguan.
Persoalan kesehatan juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan tempat masyarakat tinggal.
Karena itu, penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi bagian lain yang didorong dalam Rakor P2P 2026.
Lisda mengingatkan kader PKK dan Posyandu agar terus memberikan edukasi mengenai lima pilar STBM, termasuk kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun, penggunaan air minum yang aman, serta pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
“Kesehatan keluarga dimulai dari rumah tangga. Melalui sinergi TP-PKK, kader Posyandu, Dinas Kesehatan, dan pemerintah nagari, kita optimistis target Pesisir Selatan yang sehat serta nagari yang bebas penyakit dapat diwujudkan bersama,” katanya.
Ia menilai kader memiliki posisi yang sangat strategis karena berinteraksi langsung dengan keluarga di nagari. Pengetahuan sederhana yang diberikan secara konsisten dapat menjadi langkah awal untuk mencegah berbagai penyakit.
“Posyandu dan kader PKK adalah garda terdepan pelayan masyarakat. Merekalah yang bersentuhan langsung dengan keluarga di nagari-nagari. Kunci utama pencegahan penyakit berada pada edukasi dan pendampingan yang konsisten dari para kader,” ujar Lisda.
Rakor P2P 2026 akhirnya tidak sekadar menjadi forum koordinasi antarlembaga. Lebih dari itu, pertemuan tersebut menjadi upaya menyatukan gerak dari tingkat kabupaten hingga nagari agar pencegahan penyakit benar-benar dimulai sebelum masyarakat jatuh sakit.
Dengan keterlibatan pemerintah, tenaga kesehatan, TP-PKK, Posyandu, pemerintah nagari dan masyarakat, Pemkab Pesisir Selatan berharap program eliminasi TBC, imunisasi, Cek Kesehatan Gratis hingga STBM dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
