PESISIR SELATAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan mulai beradaptasi dengan perubahan lanskap demokrasi digital sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menerbitkan majalah digital “Suara Pengawasan”. Media tersebut untuk pertama kalinya dikembangkan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sebagai sarana dokumentasi, edukasi, sekaligus publikasi berbagai aktivitas pengawasan pemilu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mengatakan majalah digital tersebut akan diluncurkan pada Senin (17/8/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Peluncuran rencananya dilakukan oleh Ketua Bawaslu Sumatera Barat dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan kepemiluan di daerah.
“Penerbitan majalah tersebut rencana dilaunching pada Senin depan, oleh Ketua Bawaslu Sumatera Barat,” kata Afriki di Painan, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Afriki, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan bagi lembaga pengawas pemilu, melainkan sebuah kebutuhan. Perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut Bawaslu menghadirkan komunikasi kelembagaan melalui medium yang lebih dekat dengan kebiasaan masyarakat.
“Majalah digital ini merupakan bagian yang mesti dimulai, agar transformasi menuju Pemilu 2029 nanti tidak membuat kami kewalahan menghadapi kemajuan teknologi,” ujarnya.
Majalah Digital “Suara Pengawasan” Edisi I memuat rekam jejak pengawasan Bawaslu Pesisir Selatan sepanjang Januari hingga Juli 2026.
Tidak hanya dokumentasi kegiatan, publikasi tersebut juga menyajikan berbagai pengetahuan kepemiluan melalui opini dan tulisan edukatif. Dengan demikian, majalah tersebut diharapkan tidak hanya menjadi arsip kelembagaan, tetapi juga ruang untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan.
“Di dalam majalah digital ini kami memberikan potret pengawasan yang telah dilakukan pada interval Januari sampai Juli 2026. Kemudian juga terdapat berbagai pengetahuan tentang kepemiluan dalam bentuk opini,” ucap Afriki.
Sejumlah inovasi Bawaslu Pesisir Selatan sepanjang semester pertama 2026 turut diangkat dalam majalah tersebut. Di antaranya program Kelas Pemilu, siaran radio Bawaslu Mangudara, serta podcast Baraja Pemilu atau Bersama Rakyat Jaga Pemilu.
Afriki menilai kehadiran “Suara Pengawasan” menjadi bagian dari upaya mengubah pola komunikasi lembaga pengawas pemilu. Informasi mengenai pengawasan tidak lagi hanya mengandalkan pertemuan tatap muka maupun kanal konvensional, tetapi juga dikemas melalui media digital yang lebih mudah diakses masyarakat.
“Majalah digital ini akan kami luncurkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus nanti. Insya Allah akan diresmikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kami juga akan mengundang stakeholder kepemiluan di Pesisir Selatan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Rinaldi, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi.
Ia menyebut tingginya konektivitas masyarakat terhadap internet menjadi salah satu alasan penting bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk terus berinovasi di ruang digital.
“Kalau melihat kondisi saat ini, sekitar 90 persen masyarakat Pesisir Selatan sudah terhubung dengan internet, mengacu pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Karena itu, kondisi tersebut perlu dimaknai dengan inovasi yang berkesesuaian dengan digitalisasi,” kata Rinaldi.
Menurut Rinaldi, perubahan tersebut juga melahirkan generasi digital native, yakni generasi yang sejak awal kehidupannya telah akrab dengan teknologi dan internet.
Generasi tersebut memiliki pola berbeda dalam memperoleh informasi. Informasi dapat diakses kapan saja, dari berbagai sumber, serta melalui beragam platform digital.
Namun, derasnya arus informasi juga menghadirkan tantangan tersendiri. Kecepatan memperoleh informasi tidak selalu diikuti dengan kemampuan melakukan verifikasi dan memahami informasi secara utuh.
“Generasi digital native ini haus informasi. Mereka bisa mendapatkan informasi kapan saja. Karena itu, tantangannya bukan hanya bagaimana informasi bisa sampai, tetapi bagaimana informasi tersebut memiliki kedalaman dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dalam konteks kepemiluan, kata Rinaldi, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bawaslu. Pendidikan politik dan pengawasan partisipatif harus dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakter masyarakat digital.
Karena itu, “Suara Pengawasan” diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun ruang informasi kepemiluan yang lebih adaptif sekaligus mendokumentasikan berbagai inovasi pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Pesisir Selatan.
Rinaldi menegaskan, langkah tersebut diharapkan tidak berhenti sebatas publikasi. Ke depan, media digital itu diharapkan dapat berkembang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan politik dan pengawasan partisipatif masyarakat dalam menyongsong Pemilu 2029.
“Harapannya, ini bukan hanya menjadi media publikasi, tetapi juga bagian dari ekosistem pendidikan politik dan pengawasan partisipatif masyarakat menjelang Pemilu 2029,” pungkasnya.
