PADANG — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, Lisda Hendrajoni, meninjau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi VIII DPR RI, Jumat (28/8/2026).
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap proses penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana. Selain melihat perkembangan di lapangan, rombongan juga menggali berbagai kebutuhan yang masih memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Rombongan Komisi VIII DPR RI diterima Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah di Gedung Utama Gubernuran Sumbar, Padang. Dalam pertemuan itu, pemerintah provinsi memaparkan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi serta sejumlah kendala yang dihadapi dalam proses pemulihan.
Lisda mengatakan, pengawasan diperlukan untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat, tepat sasaran dan transparan. Menurutnya, proses pemulihan harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.
“Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ini adalah bentuk tanggung jawab pengawasan kami untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat berjalan cepat, tepat, dan transparan,” ujar Lisda.
Politisi Partai NasDem itu menilai pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam proses pemulihan.
Ia menyebut, pemulihan psikologis masyarakat merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan. Selain itu, pemulihan ekonomi juga harus menjadi prioritas, terutama bagi warga yang kehilangan atau mengalami gangguan mata pencaharian akibat bencana.
Karena itu, Lisda mendorong agar program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan secara terintegrasi. Menurutnya, koordinasi antarlembaga diperlukan agar bantuan dan program pemulihan tidak berjalan secara terpisah serta dapat menjangkau masyarakat secara efektif.
“Kami di Komisi VIII akan terus mendorong kementerian dan lembaga terkait di pusat agar pengalokasian anggaran serta bantuan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Sumbar tidak tersendat,” katanya.
Lisda menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci agar saudara-saudara kita yang terdampak dapat segera bangkit dan kembali menata kehidupannya dengan layak,” tutur Lisda.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengapresiasi perhatian dan fungsi pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap penanganan pascabencana di Sumatera Barat.
Mahyeldi berharap dukungan anggota DPR RI, khususnya para legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat, dapat memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI tersebut juga diisi dengan pemaparan perkembangan penanganan pascabencana oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pendalaman bersama instansi terkait, serta peninjauan lapangan.
Melalui kunjungan tersebut, Komisi VIII DPR RI diharapkan memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan pemulihan sekaligus kebutuhan masyarakat yang masih memerlukan tindak lanjut dari pemerintah pusat dan daerah.
