PESISIR SELATAN — Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, tetap digelar di tengah polemik dan penolakan yang sebelumnya disuarakan sejumlah petani sawit.
Musda DPD APKASINDO Pessel periode 2024–2029 tersebut berlangsung di Gedung Pertemuan KSU Taqwa, Kampung Medan Baik, Nagari Tluk Kualo Inderapura, Kecamatan Airpura, Selasa (1/9/2026).
Dalam Musda tersebut, Gestapson resmi terpilih sebagai Ketua DPD APKASINDO Kabupaten Pesisir Selatan periode 2024–2029.
Sebelumnya, rencana pelaksanaan Musda sempat mendapat penolakan dari sejumlah petani sawit di Pessel. Mereka mempersoalkan pelaksanaan Musda dan mempertanyakan aspek organisasi dalam proses tersebut.
Namun, Ketua DPW APKASINDO Sumatera Barat, Jufri Nur, menegaskan bahwa Musda yang digelar telah berdasarkan mandat organisasi dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) APKASINDO.
“Kalau saya mengeluarkan mandat dan melakukan Musda ini sudah sesuai dengan AD/ART APKASINDO, baik tingkat DPP maupun DPW. Sudah sesuai dengan aturan organisasi kami,” kata Jufri.
Jufri berharap kepengurusan baru dapat mengakhiri perbedaan yang muncul sebelum Musda dan merangkul seluruh petani sawit di Pesisir Selatan.
Menurutnya, APKASINDO tidak boleh terpecah dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan setelah Musda selesai.
“Saya mengingatkan jangan ada lagi kontra, misalnya antara kubu A dan kubu B. Ketua terpilih adalah milik petani sawit Pesisir Selatan,” ujarnya.
Ia juga menilai keterwakilan peserta dalam Musda telah terpenuhi. Jufri menyebut perwakilan dari sejumlah kecamatan hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk jajaran kepengurusan yang mendapat mandat untuk melaksanakan Musda.
“Saya lihat tadi kehadiran dari perwakilan kecamatan sudah lengkap. Dan saya lihat juga dari kepengurusan mandat yang saya berikan juga lengkap,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD APKASINDO Pessel terpilih, Gestapson, mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah menyusun dan melengkapi struktur kepengurusan bersama tim formatur.
“Jadi yang pertama, kita sebagai ketua terpilih bekerja sama dengan tim formatur melengkapi struktur organisasi kita. Kita mengisi seluruh formasi yang diminta sebagai prasyarat untuk melengkapi bagan organisasi,” katanya.
Gestapson menargetkan struktur kepengurusan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 15 hari.
Setelah kepengurusan terbentuk, ia menyatakan akan turun langsung ke sejumlah sentra perkebunan kelapa sawit untuk menyerap aspirasi petani.
Menurutnya, wilayah Pessel memiliki sentra perkebunan sawit yang tersebar di sejumlah kecamatan. Karena itu, pengurus APKASINDO akan melakukan kunjungan langsung untuk mengetahui persoalan yang dihadapi petani.
“Wilayah kita memanjang. Kita sisir kecamatan mana saja yang ada sentra sawitnya. Kita akan kunjungi ke sana. Apa nanti keluhan masyarakat, akan kita tampung,” ujarnya.
Gestapson menegaskan APKASINDO harus menjadi rumah besar bagi seluruh petani kelapa sawit di Pesisir Selatan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama kepengurusan baru adalah harga tandan buah segar (TBS). Menurut Gestapson, harga TBS masih menjadi salah satu keluhan utama petani sawit di daerah tersebut.
“Keluhan petani kita, harga TBS kita tinggi di tingkat nasional. Namun, di tingkat Provinsi Sumatera Barat, Pesisir Selatan terendah. Kami menduga akibat tingkah laku tengkulak dan PKS yang ada di wilayah Pessel,” katanya.
Pernyataan mengenai dugaan tersebut merupakan penilaian dari pihak APKASINDO Pessel. Pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan itu belum memberikan tanggapan dalam laporan ini.
Gestapson mengatakan persoalan tata niaga TBS di sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) juga perlu menjadi perhatian bersama.
Ia juga menanggapi adanya pandangan negatif yang dikaitkan dengan pelaksanaan Musda. Gestapson menyatakan pihaknya tidak memiliki utang atau kewajiban kepada PKS yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Kalau ada yang memberikan pandangan negatif pada hari ini, saya rasa kami belum ada terutang sedikit pun kepada mereka atas nama PKS itu. Intinya, sepersen pun kami tidak pernah dibantu,” tuturnya.
Terkait pelaksanaan Musda, Gestapson mengatakan kegiatan tersebut terlaksana melalui partisipasi pihak penerima mandat dan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan.
“Dalam kegiatan ini, memang partisipasi kami bersama sebagai penerima mandat, sehingga terselenggara Musda pada hari ini,” tuturnya.
Dengan terpilihnya Gestapson sebagai ketua, kepengurusan baru DPD APKASINDO Pessel kini dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah. Selain menyelesaikan struktur organisasi, pengurus juga dituntut mampu merangkul petani yang sebelumnya menyatakan keberatan terhadap pelaksanaan Musda.
Persoalan harga TBS, tata niaga sawit, serta hubungan antara petani dan PKS menjadi sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian kepengurusan baru.
Musda telah menghasilkan kepemimpinan baru. Tantangan berikutnya adalah membuktikan kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi dengan seluruh kelompok petani sawit di Pessel sekaligus memperjuangkan kepentingan petani secara terbuka dan konstruktif.
