PESISIR SELATAN — Hubungan antara pemerintah daerah dan insan pers di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mulai memperkuat komunikasi dengan wartawan melalui forum KOPI Pessel atau Koordinasi Pemerintah dengan Insan Pers Pesisir Selatan.
Langkah tersebut ditandai dengan audiensi Pemkab Pessel bersama jajaran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesisir Selatan periode 2026–2029 di ruang kerja Bupati Pesisir Selatan, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan yang dipimpin Sekda Pessel Zainal Arifin itu, tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi. Sejumlah persoalan strategis menyangkut hubungan pemerintah, pers, dan masyarakat turut dibahas, terutama mengenai sinergi pembangunan, keterbukaan informasi publik, hingga peningkatan profesionalisme wartawan.
Bagi pemerintah daerah, pers memiliki posisi strategis dalam memastikan informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan dapat diketahui masyarakat. Di sisi lain, bagi insan pers, keterbukaan pemerintah menjadi salah satu kunci agar fungsi jurnalistik dapat berjalan secara maksimal.
Sekda Pessel Zainal Arifin menegaskan, komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers harus terus dibangun secara terbuka dan berkelanjutan.
Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Melalui pemberitaan, masyarakat dapat mengetahui kebijakan, capaian maupun perkembangan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah.
Karena itu, keberadaan KOPI Pessel diharapkan tidak berhenti sebagai forum seremonial. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi yang dapat mempertemukan pemerintah dan insan pers secara rutin untuk membicarakan berbagai persoalan pembangunan daerah.
Dalam audiensi tersebut, sedikitnya tiga isu utama menjadi perhatian bersama.
Pertama, mengenai penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.
Kedua, menyangkut keterbukaan informasi publik. Pemerintah dan media dinilai perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai informasi yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Keterbukaan tersebut penting untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan berjalan dengan baik.
Ketiga, peningkatan kapasitas insan pers. Profesionalisme wartawan dinilai perlu terus diperkuat agar produk jurnalistik yang dihasilkan semakin berkualitas, objektif, berimbang, dan tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik.
Ketua PWI Kabupaten Pesisir Selatan periode 2026–2029, Robby Octora Romanza, menyambut positif terbentuknya forum KOPI Pessel.
Menurut Robby, forum tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk membangun pola komunikasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dengan insan pers.
“Dengan adanya KOPI Pessel ini, ada sinergitas antara wartawan dengan pemerintah daerah. Sehingga program visi misi Bupati Hendrajoni dan Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim terwujud dan bisa dirasakan serta dilihat masyarakat,” ujar Robby dalam paparannya.
Robby menyebut, wartawan memiliki posisi penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, pers tidak hanya dituntut menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.
Fungsi tersebut, kata dia, harus dilakukan melalui pemberitaan yang kritis namun konstruktif, berimbang, berbasis fakta, serta tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diharapkan semakin terbuka dalam memberikan informasi kepada media. Akses informasi yang baik akan membantu wartawan melakukan verifikasi dan menghasilkan pemberitaan yang lebih akurat.
Keterbukaan informasi juga dinilai penting untuk mencegah munculnya kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Dengan komunikasi yang berjalan baik, pemerintah dapat menyampaikan kebijakan secara utuh, sementara wartawan dapat menjalankan fungsi jurnalistik berdasarkan data dan fakta.
PWI Pesisir Selatan, lanjut Robby, siap membangun komunikasi dan kolaborasi positif dengan Pemkab Pesisir Selatan.
Namun, kemitraan tersebut harus tetap ditempatkan dalam koridor profesionalisme. Pemerintah membutuhkan pers sebagai penyampai informasi kepada publik, sementara pers membutuhkan keterbukaan pemerintah untuk menjalankan tugas jurnalistik.
“Pers dan pemerintah memiliki ruang masing-masing. Kemitraan harus dibangun untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah,” katanya.
Ke depan, KOPI Pessel diharapkan dapat menjadi forum rutin yang tidak hanya membahas agenda pembangunan, tetapi juga menjadi ruang dialog mengenai berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Mulai dari keterbukaan informasi publik, evaluasi kebijakan, perkembangan pembangunan hingga peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan dapat menjadi bagian dari pembahasan dalam forum tersebut.
Penguatan hubungan antara pemerintah dan pers pada akhirnya bukan semata-mata untuk kepentingan kedua belah pihak. Lebih jauh, komunikasi yang sehat diharapkan mampu menghadirkan informasi yang akurat dan berimbang bagi masyarakat Pesisir Selatan.
Dengan komunikasi yang terbuka, kolaborasi yang sehat, serta tetap menjaga independensi pers, KOPI Pessel diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat penyampaian informasi pembangunan sekaligus memastikan suara masyarakat tetap mendapat ruang dalam pemberitaan.
