PESISIR SELATAN — Data bukan sekadar deretan angka dalam tabel atau dokumen administrasi pemerintahan. Di balik setiap angka, terdapat dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, menyusun program, hingga mengalokasikan anggaran pembangunan.
Kesadaran itulah yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) melalui Bimbingan Teknis (Bintek) Satu Data Pessel yang digelar di Aula Baperidda Sago, Rabu (9/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Pessel memperkuat tata kelola data sektoral agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Bintek dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pesisir Selatan, Hadi Susilo. Turut hadir Kepala Dinas Kominfotik Sumatera Barat yang diwakili Kepala Bidang Statistik, Eko Faishal, Kepala Dinas Kominfo Pessel, Wendi beserta jajaran, Kepala BPS Pessel, narasumber dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah, Epaldi Bahar, para kepala OPD, sekretaris, fungsional perencana, operator data serta undangan lainnya.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Pessel, Irwan Fahlifi, mengatakan Bintek Satu Data bukan kegiatan seremonial semata. Agenda tersebut rutin dilakukan untuk memastikan data sektoral pemerintah daerah terus diperbarui.
Menurutnya, pembaruan data menjadi penting karena dinamika pembangunan terus bergerak. Data yang digunakan dalam perencanaan harus menggambarkan kondisi terbaru di lapangan.
“Ini dilakukan agar data yang tersedia selalu diperbarui dan menjadi data terbaru yang dapat digunakan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Persoalan data kemudian mengerucut pada bagaimana setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan data yang dimilikinya benar-benar masuk ke dalam sistem pemerintahan.
Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Sumatera Barat, Eko Faishal, menekankan pentingnya setiap OPD melakukan penginputan data sektoral ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), khususnya melalui fitur e-Walidata.
Ia menjelaskan, penginputan data tidak hanya bertujuan memastikan informasi pemerintahan tersedia dalam sistem. Lebih dari itu, proses tersebut berkaitan dengan keberlanjutan perencanaan program pemerintah daerah.
Menurut Eko, penginputan data sektoral menjadi salah satu prasyarat agar menu subkegiatan dapat muncul pada tahun berikutnya.
Karena itu, ia mendorong seluruh OPD tidak menganggap pengelolaan data sebagai pekerjaan administratif semata, melainkan bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan.
Hal senada disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pessel, Hadi Susilo.
Ia meminta seluruh operator data di lingkungan Pemkab Pessel bekerja serius, teliti, dan memastikan setiap data yang dimasukkan benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
“Operator harus serius memasukkan data. Jangan sampai data yang kita miliki tidak akurat, karena data inilah yang nantinya menjadi rujukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah,” katanya.
Pentingnya kesatuan data semakin ditekankan narasumber Bintek, Epaldi Bahar.
Menurut Epaldi, salah satu persoalan yang kerap muncul dalam tata kelola pemerintahan adalah adanya perbedaan data antarinstansi.
Ia menilai, perbedaan tersebut bukan persoalan sederhana. Jika satu lembaga menggunakan angka tertentu sementara lembaga lain menggunakan angka berbeda untuk objek yang sama, maka pengambil kebijakan akan menghadapi persoalan ketika menentukan arah program.
Epaldi mencontohkan data jumlah penduduk Pesisir Selatan yang pada suatu ketika memiliki angka berbeda antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Perbedaan angka tersebut, kata dia, tidak berhenti pada persoalan administrasi. Data kependudukan dapat berkaitan dengan berbagai kebijakan strategis, termasuk dalam penentuan jumlah kursi DPRD.
“Kalau data sektoral berbeda-beda, tentu akan membingungkan pengambil kebijakan. Karena itu, satu data sangat urgen dalam perencanaan pembangunan,” ucapnya.
Bagi Epaldi, pembangunan pada dasarnya merupakan proses yang dimulai dari perencanaan. Sedangkan kualitas perencanaan sangat bergantung pada kualitas informasi yang menjadi pijakannya.
“Perencanaan pembangunan menghasilkan dua saja, berhasil atau gagal. Keberhasilan dan kegagalan itu sangat ditentukan oleh perencanaan yang sempurna. Dan perencanaan yang baik tentu membutuhkan data yang baik,” tuturnya.
Bintek Satu Data Pessel akhirnya tidak hanya berbicara mengenai cara menginput data ke dalam aplikasi. Lebih jauh, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangun budaya kerja pemerintahan yang menjadikan data sebagai pijakan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Data yang akurat akan membantu pemerintah membaca persoalan secara lebih objektif. Sebaliknya, data yang tidak mutakhir atau berbeda-beda berpotensi menghasilkan perencanaan yang tidak tepat sasaran.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Pessel diharapkan mampu menyamakan persepsi seluruh perangkat daerah sekaligus meningkatkan kualitas, akurasi, keterbaruan, dan keterpaduan data sektoral.
Dengan begitu, data tidak berhenti sebagai angka dan dokumen administratif di masing-masing OPD. Data diharapkan menjadi fondasi bersama untuk menentukan prioritas pembangunan, mengukur capaian program, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Pesisir Selatan.
