PESISIR SELATAN — Penataan kawasan wisata Pantai Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), bakal dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah daerah menargetkan persoalan retribusi, parkir, sampah hingga praktik pungutan liar (pungli) yang selama ini menjadi sorotan akan dibenahi secara bertahap.
Komitmen itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Pesisir Selatan, Ronald Bernando, dalam agenda perdana KOPI Pessel (Komunikasi Publik untuk Pesisir Selatan) yang digelar bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesisir Selatan, Senin (14/9/2026).
Ronald mengatakan, penataan Carocok menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diselesaikan secara serius karena kawasan tersebut merupakan salah satu ikon pariwisata Pesisir Selatan sekaligus memiliki potensi besar dalam mendongkrak perekonomian daerah.
“Bagaimana persoalan ini ke depan bisa diselesaikan satu per satu, khususnya kawasan Carocok,” kata Ronald.
Ia menyebut, apabila tidak ada agenda yang lebih mendesak, tahun ini Disparbudpora akan fokus melakukan pemugaran dan penataan ulang kawasan Pantai Carocok.
“Insya Allah di 2027, Pantai Carocok harus benar-benar selesai dan tertata dengan baik, baik dari retribusi, penataan parkir, sampah, termasuk juga oknum-oknum yang melakukan pungutan liar,” ujarnya.
Menurut Ronald, pembenahan kawasan Carocok tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Masyarakat, kelompok sadar wisata hingga insan pers perlu dilibatkan agar pengelolaan destinasi tersebut berjalan secara bersama-sama.
Pemerintah daerah, kata dia, juga berencana membentuk unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di kawasan Pantai Carocok. Kehadiran UPTD diharapkan dapat membuat pengelolaan kawasan menjadi lebih terarah, tertata dan mudah diawasi.
“Kita berharap ke depan tidak terjadi lagi kebocoran PAD dan tidak ada lagi oknum-oknum yang melakukan pungli. Tentunya ini perlu kerja bersama. Tidak mungkin hanya mengandalkan Disparbudpora, termasuk juga dari teman-teman pers,” ucapnya.
Selain penataan fisik, pemerintah juga menyiapkan pembenahan sistem pemungutan retribusi. Ronald mengatakan, pola pembayaran secara manual akan diarahkan menggunakan sistem digital seperti QRIS.
Digitalisasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan lebih baik sehingga penerimaan daerah dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih transparan.
“Nanti pungutan retribusi tidak manual lagi, sudah bisa pakai QRIS atau semacamnya. Hal ini untuk memudahkan kita melakukan pencatatan atau evaluasi,” tutur Ronald.
Dengan sistem digital, pemerintah akan lebih mudah mengidentifikasi titik-titik persoalan dalam pengelolaan kawasan wisata.
“Setelah ini kita terapkan, nanti akan kelihatan di mana letak kesalahannya, apa yang mesti kita benahi, mana yang harus dievaluasi. Nanti akan kita analisa,” pungkasnya.
Dorong Ekonomi Biru
Di samping pembenahan destinasi, Disparbudpora Pesisir Selatan juga tengah mendorong konsep ekonomi biru atau blue economy. Konsep ini diarahkan pada pemanfaatan potensi kelautan, perikanan dan pariwisata bahari secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Menurutnya, Pesisir Selatan memiliki potensi besar untuk mengembangkan konsep tersebut. Kawasan Pantai Carocok dan Mandeh menjadi dua destinasi yang dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara baik dan berkelanjutan.
Ronald mengatakan, program ekonomi biru tidak hanya berorientasi pada sektor pariwisata, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat nagari.
Program tersebut sekaligus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan melalui lima program unggulan berbasis nagari.
Lima program unggulan pro rakyat yang diusung pemerintah daerah meliputi Nagari Kanyang, Nagari Sehat, Nagari Sejahtera, Nagari Pandai dan Nagari Mengaji.
KOPI Pessel Jadi Ruang Dialog
Sementara itu, Ketua PWI Pesisir Selatan, Robby Octora Romanza, mengatakan KOPI Pessel merupakan forum komunikasi yang digagas PWI bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai ruang dialog antara pers dan pemerintah.
Menurut Robby, forum tersebut dibangun untuk memperkuat sinergi sekaligus menciptakan hubungan yang sehat antara wartawan dan pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan.
“KOPI Pessel merupakan kegiatan yang digagas bersama pemerintah daerah untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan,” kata Robby.
Ia menjelaskan, KOPI Pessel tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi pemerintah kepada wartawan. Lebih dari itu, forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas keterbukaan informasi publik, mengevaluasi kebijakan, menyampaikan aspirasi masyarakat serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan.
“Ini menjadi ruang dialog tentang keterbukaan informasi publik, evaluasi kebijakan serta perkembangan pembangunan,” ujarnya.
Robby menyebut, keberadaan KOPI Pessel diharapkan dapat memastikan informasi mengenai pembangunan daerah tersampaikan kepada masyarakat secara akurat dan berimbang. Pada saat yang sama, suara dan aspirasi masyarakat juga memiliki ruang untuk disampaikan kepada pemerintah.
Dengan pola komunikasi seperti itu, pers tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari kontrol sosial dan mitra kritis pemerintah dalam mengawal arah pembangunan daerah.
Terlebih, berbagai agenda pembenahan seperti penataan Carocok, Mandeh, dan pengembangan ekonomi biru membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar tidak berhenti sebagai program seremonial pemerintah, tetapi benar-benar memberikan dampak positif terhadap masyarakat Pesisir Selatan.
