PESISIR SELATAN — Setelah melalui serangkaian pertimbangan dan sempat menyatakan tidak akan mengirimkan kontingen, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya memutuskan ikut serta dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung 2–12 Oktober 2026.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) II KONI Pessel bersama pimpinan cabang olahraga (cabor) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang digelar di ruang pertemuan Bupati Pesisir Selatan, Senin (28/9/2026).
Keputusan itu sekaligus mengubah sikap KONI Pessel sebelumnya. Dalam Rakornis I pada 17 September 2026, KONI bersama para cabor telah sepakat tidak mengirimkan kontingen apabila Porprov tetap dilaksanakan pada 2–12 Oktober 2026.
Saat itu, KONI Pessel meminta pelaksanaan Porprov dimundurkan menjadi 1–12 Desember 2026. Namun, dinamika yang berkembang membuat keputusan tersebut kembali dipertimbangkan.
Ketua KONI Pessel M. Adli mengatakan, Pesisir Selatan akhirnya mendaftarkan diri sebagai peserta Porprov pada Minggu (27/9/2026) sekitar pukul 15.30 WIB.
“Pessel adalah peserta yang ke-18 mendaftar untuk ikut Porprov, dari 19 kabupaten/kota di Sumbar,” ujarnya saat jumpa pers di Sekretariat PWI Pessel, Senin malam.
Menurut M. Adli, keputusan untuk kembali mengikuti Porprov tidak diambil secara tiba-tiba. Ada sejumlah pertimbangan yang dibahas bersama, terutama menyangkut keberlangsungan karier atlet.
“Alasan pertama kami adalah atlet. Sebagaimana curhat mereka melalui official-nya, karena Porprov merupakan jenjang karier mereka ke tingkat lanjutan,” katanya.
M. Adli menyebut, terdapat kekhawatiran apabila Pesisir Selatan tidak mengikuti Porprov, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap peluang atlet untuk mengikuti ajang olahraga pada jenjang berikutnya, termasuk kompetisi tingkat nasional.
“Jangan sampai kalau tidak ikut, nantinya mengganjal karier mereka ke event lanjutan, seperti nasional dan lainnya. Ada sekitar 695 atlet di Pessel,” ucapnya.
Selain pertimbangan atlet, KONI juga mempertimbangkan kepentingan daerah. Pessel dinilai tidak ingin menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang tidak mengirimkan kontingen pada Porprov XVI.
Hal tersebut turut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bersama KONI, para pimpinan cabor dan Pemkab Pesisir Selatan.
Wakil Sekretaris KONI Pessel, Gondo, menambahkan bahwa keinginan untuk tetap berangkat juga datang dari sejumlah pimpinan cabor. Bahkan, dalam beberapa kali pertemuan, sebagian pengurus cabor menyatakan kesediaannya menanggung terlebih dahulu biaya keberangkatan menggunakan dana pribadi.
“Permintaan tersebut diungkapkan hampir dari 30 persen pimpinan cabor kepada kami dalam beberapa pertemuan,” kata Gondo.
Namun, menurutnya, skema tersebut memiliki risiko apabila tidak segera dicarikan jalan keluar, terutama menyangkut pembiayaan atlet selama mengikuti Porprov.
Atas kondisi tersebut, KONI kembali melakukan koordinasi dengan pimpinan cabor, OPD terkait dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran.
Dalam Rakornis II, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) memberikan penjelasan mengenai kemungkinan pencairan anggaran yang diperkirakan dapat dilakukan pada 5 Oktober 2026.
Sementara itu, Inspektorat Daerah memberikan penjelasan bahwa apabila pencairan anggaran dilakukan sepanjang pelaksanaan Porprov pada 2–12 Oktober, pembayaran masih dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Alhasil, sekitar 50 persen pimpinan cabor yang hadir 38 dari 47 cabor setuju dilakukan pembayaran sesuai dengan arahan BPKPAD dan Inspektorat Daerah,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, KONI Pessel juga melibatkan sejumlah OPD terkait, di antaranya Bagian Hukum, BPKPAD, Inspektorat Daerah serta Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Parbudpora).
Pembahasan tidak hanya menyangkut keputusan keberangkatan, tetapi juga mekanisme penggantian biaya apabila ada cabor yang terpaksa menggunakan dana pribadi terlebih dahulu.
Ketua KONI Pessel M. Adli mengatakan, mekanisme tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama para pimpinan cabor. Istilah yang muncul dalam pembahasan antara lain tunda bayar atau pembayaran setelah pelaksanaan kegiatan.
“Kita akan intensifkan dalam beberapa pertemuan lanjutan bersama para pimpinan cabor. Salah satunya dengan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) dalam waktu dekat,” tutur M. Adli.
Bimtek tersebut diperlukan agar seluruh cabor memahami tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah sesuai aturan.
“Tujuannya bagaimana para cabor bisa lebih memahami tata cara penggunaan dana hibah ini sesuai aturan. Dan pastinya, tidak melanggar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga Pessel Ronald Bernando menegaskan, bahwa tidak seluruh biaya yang dikeluarkan cabor secara pribadi nantinya dapat diganti melalui dana hibah KONI.
Menurut Ronald, terdapat batasan jenis pengeluaran yang dapat dilakukan penggantian, terutama karena waktu pelaksanaan Porprov yang sangat dekat.
“Terkait pengadaan barang, tidak bisa dibayarkan dengan dana hibah KONI karena waktu pelaksanaannya sangat mepet sekali,” ujar Ronald.
Ia menyebut, terdapat empat item yang dapat dilakukan penggantian kepada cabor, yakni biaya makan dan minum, transportasi, akomodasi atau penginapan, serta uang saku atlet.
“Termasuk seragam defile juga tidak bisa dilakukan pengadaannya,” katanya.
Dengan keputusan tersebut, KONI Pessel kini bersiap mengirimkan kontingen untuk mengikuti Porprov XVI Sumatera Barat. Di tengah waktu persiapan yang semakin terbatas, perhatian selanjutnya tertuju pada kesiapan teknis keberangkatan, pembiayaan, serta pemenuhan kebutuhan para atlet dan official yang akan membawa nama Pesisir Selatan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
