PADANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak generasi muda untuk meningkatkan literasi digital dan berpikir kritis dalam menghadapi arus informasi di ruang digital demi menjaga kualitas demokrasi.
Pesan tersebut disampaikan Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam kegiatan Bawaslu Campus Connect bertema “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” di Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (FIS UNP), Selasa (13/10/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan antara penyelenggara pengawasan pemilu, akademisi, dan mahasiswa untuk membahas tantangan demokrasi di tengah perkembangan teknologi, derasnya arus informasi, serta maraknya disinformasi di ruang digital.
Dalam sambutannya, Puadi menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya ditopang oleh regulasi dan keberadaan institusi. Demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, kebebasan akademik, serta kecakapan membedakan fakta dan manipulasi informasi.
“Demokrasi membutuhkan pengetahuan, nalar kritis, kebebasan akademik, serta kemampuan masyarakat untuk membedakan antara fakta dan manipulasi,” ujarnya.
Menurut Puadi, transformasi digital di lingkungan Bawaslu tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan aplikasi atau digitalisasi administrasi. Lebih dari itu, teknologi harus mampu memperkuat kemampuan lembaga dalam mengidentifikasi risiko, melakukan pencegahan, melaksanakan pengawasan, menerima informasi dari masyarakat, hingga mendukung pengambilan keputusan.
“Teknologi harus mengubah cara Bawaslu memahami risiko, melakukan pencegahan, melaksanakan pengawasan, menerima informasi masyarakat, dan mengambil keputusan,” katanya.
Ia juga menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi berbasis pengetahuan. Kampus perlu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian, akademisi untuk menguji kebijakan, serta pengembangan teknologi dan gagasan baru bagi masa depan demokrasi Indonesia.
“Bawaslu ingin kampus tidak hanya menjadi tempat menyampaikan informasi, tetapi juga ruang untuk membangun knowledge-based democracy,” ucapnya.
Puadi secara khusus mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga berperan sebagai produsen opini yang bertanggung jawab dan penggerak literasi digital di tengah masyarakat.
Ia meminta generasi muda membiasakan diri memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, sekaligus memahami tujuan dan kepentingan di balik penyebaran suatu konten.
“Jangan hanya bertanya apakah informasi ini menarik. Bertanyalah, apakah informasi ini benar. Jangan hanya bertanya siapa yang menyebarkan informasi ini, tetapi untuk kepentingan apa informasi ini disebarkan,” tutur Puadi.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pemikiran Lawrence Lessig tentang code as regulation, yang menjelaskan bagaimana arsitektur teknologi dapat memengaruhi perilaku manusia. Menurutnya, penerapan teknologi dalam pengawasan pemilu harus tetap memperhatikan etika, transparansi, akuntabilitas, keamanan data, perlindungan hak warga negara, dan prinsip keadilan.
Ia menegaskan bahwa kemajuan teknologi perlu diimbangi integritas manusia dan keterlibatan masyarakat agar demokrasi tetap berjalan secara sehat.
“Teknologi adalah alat. Data adalah sumber daya. Institusi adalah instrumen. Tetapi integritas manusia adalah penentu. Dan partisipasi masyarakat adalah kekuatan yang menjaga demokrasi tetap hidup,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menyambut baik pelaksanaan Bawaslu Campus Connect sebagai upaya memperkuat literasi digital dan pengawasan pemilu partisipatif melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi.
Afriki hadir bersama anggota Bawaslu Pesisir Selatan, yakni Nurmaidi, Bambang Putra Niko, Syauqi Fuadi, dan Syafrizal.
Menurut Afriki, UNP memiliki potensi besar sebagai mitra strategis dalam memperluas edukasi kepemiluan dan membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif, khususnya di Sumatera Barat.
“Kami siap mengintegrasikan semangat Campus Connect ke dalam program pengawasan daerah. Kolaborasi ini penting agar demokrasi di Pesisir Selatan tidak hanya transparan, tetapi juga bermartabat,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu berharap mahasiswa semakin mampu mengenali disinformasi, menggunakan media digital secara bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi.
Kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan partisipatif serta melahirkan generasi muda yang memiliki daya kritis, integritas, dan komitmen dalam menjaga demokrasi Indonesia.
