JAKARTA – Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Hendrajoni, menghadiri Workshop Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Keikutsertaan Hendrajoni dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendalami peluang pengembangan ekonomi karbon, terutama melalui pemanfaatan potensi hutan, ekosistem mangrove, dan kawasan pesisir dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Workshop tersebut melibatkan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dari wilayah Sumatera dan Jawa. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola nilai ekonomi karbon serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Hendrajoni mengatakan, Pesisir Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dipelajari lebih lanjut untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis lingkungan. Menurutnya, kelestarian hutan, mangrove, dan kawasan pesisir tidak hanya penting bagi keseimbangan ekosistem, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi apabila dikelola sesuai ketentuan.
“Potensi sumber daya alam Pesisir Selatan sangat besar. Kita memiliki kawasan hutan yang luas, ekosistem mangrove, serta wilayah pesisir yang harus terus dijaga kelestariannya. Melalui kebijakan nilai ekonomi karbon, kita ingin mempelajari bagaimana potensi tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Hendrajoni.
Ia menegaskan, pembangunan daerah ke depan perlu memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam, katanya, harus dilakukan secara bertanggung jawab agar keberlanjutannya tetap terjaga bagi generasi mendatang.
“Kita tidak ingin kekayaan alam Pesisir Selatan hanya dilihat dari potensi pemanfaatan fisiknya. Hutan yang terjaga, mangrove yang lestari, dan lingkungan yang sehat juga memiliki nilai penting. Karena itu, peluang ekonomi karbon ini perlu kita pelajari agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurut Hendrajoni, pengembangan nilai ekonomi karbon membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, mulai dari inventarisasi potensi, penyediaan data, penghitungan emisi, hingga pemenuhan persyaratan teknis sesuai regulasi yang berlaku.
Untuk itu, ia mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar mempelajari kebijakan tersebut secara serius serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah itu diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi yang dimiliki sekaligus memahami mekanisme dan persyaratan dalam pengembangan ekonomi karbon.
“Saya ingin perangkat daerah terkait mulai mempelajari secara serius kebijakan ini. Kita harus mengetahui potensi yang dimiliki, bagaimana mekanisme pengelolaannya, serta apa saja persyaratan yang harus dipenuhi. Jangan sampai daerah memiliki potensi besar, tetapi tidak siap ketika peluang tersebut terbuka,” ucapnya.
Hendrajoni juga menekankan bahwa pengembangan ekonomi karbon harus mengedepankan prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan wilayah pesisir.
“Prinsip kita jelas, lingkungan harus tetap terjaga dan masyarakat harus mendapatkan manfaat. Kalau pengelolaan karbon ini nantinya dapat dikembangkan sesuai aturan, tentu kita berharap bisa menjadi peluang baru dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan,” tutur Hendrajoni.
Melalui keikutsertaan dalam workshop tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sekaligus menyiapkan kajian teknis untuk mengidentifikasi peluang pengembangan nilai ekonomi karbon di daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan, menjaga fungsi ekologis kawasan hutan dan pesisir, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Pesisir Selatan sesuai ketentuan yang berlaku.
