PESISIR SELATAN — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana), Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, terus mematangkan kesiapan penyelenggara. Sebanyak 240 peserta dari 10 nagari mengikuti bimbingan teknis (bimtek) guna memastikan pesta demokrasi di tingkat nagari berlangsung tertib, lancar, dan sesuai ketentuan.
Kegiatan yang digelar di Gedung UDKP Kantor Camat Koto XI Tarusan, Jumat (16/10/2026), tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas panitia sekaligus menyamakan pemahaman seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilwana.
Di tengah dinamika pemilihan yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat, profesionalitas dan pemahaman terhadap aturan menjadi hal mendasar. Penyelenggara tidak hanya dituntut memahami tugas dan tanggung jawabnya, tetapi juga harus mampu menjaga netralitas, ketertiban, serta kepercayaan masyarakat selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.
Camat Koto XI Tarusan, Nurlani, SE., M.Si., yang bertindak sebagai narasumber, memberikan penajaman materi mengenai tugas dan fungsi Panitia Pemungutan Suara (PPS), terutama dalam menghadapi setiap tahapan Pilwana di nagari masing-masing.
“Bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesiapan seluruh penyelenggara Pilwana, khususnya anggota PPS, agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin seluruh tahapan Pilwana di 10 nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nurlani.
Dari total 240 peserta, sebanyak 200 orang merupakan anggota PPS. Sementara itu, peserta lainnya terdiri atas 10 ketua Pilwana, 10 ketua panitia pengawas Pilwana, 10 ketua Badan Musyawarah (Bamus), serta 10 penjabat wali nagari dari 10 nagari yang akan melaksanakan Pilwana.
Komposisi peserta tersebut mencerminkan pentingnya koordinasi lintas unsur dalam menyukseskan pemilihan. Setiap pihak memiliki peran masing-masing yang harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan tahapan maupun pengambilan keputusan.
Nurlani menegaskan, setiap penyelenggara harus memahami tugas dan fungsinya serta menjaga profesionalitas dalam menjalankan amanah. Menurutnya, kesiapan teknis menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah kesalahan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan.
“Pilwana merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat nagari. Karena itu, seluruh penyelenggara harus bekerja dengan penuh tanggung jawab, menjaga netralitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan sampai perbedaan pilihan menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, sebelum bimtek tingkat kecamatan dilaksanakan, kegiatan serupa juga telah digelar di masing-masing nagari. Pembekalan tersebut diharapkan semakin memperkuat pemahaman teknis penyelenggara sekaligus membantu mereka mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi muncul selama tahapan Pilwana.
Dengan pemahaman yang baik terhadap aturan dan tanggung jawab, setiap tahapan pemilihan diharapkan dapat berlangsung secara profesional, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain kesiapan teknis, aspek keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Pilwana. Sebab, kontestasi politik di tingkat nagari tidak jarang melibatkan hubungan kekerabatan, pertemanan, hingga kedekatan sosial yang telah terjalin lama di tengah masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kapolsek Koto XI Tarusan Iptu Irfan Chandra, turut memberikan arahan kepada seluruh peserta agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di nagari masing-masing selama tahapan Pilwana berlangsung.
Kapolsek mengingatkan bahwa terciptanya situasi yang aman dan kondusif bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan membutuhkan dukungan seluruh unsur penyelenggara, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, serta warga.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi menjaga suasana tetap sejuk selama proses pemilihan berlangsung. Menurutnya, perbedaan dukungan terhadap calon merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk merusak hubungan persaudaraan.
“Kita berharap Pilwana ini berjalan aman, lancar, dan damai. Mari kita kedepankan semangat Pilwana Damai Badunsanak. Siapa pun yang didukung dan siapa pun yang nantinya terpilih, persaudaraan harus tetap kita jaga. Jangan karena berbeda pilihan, hubungan kekeluargaan menjadi rusak,” tutur Irfan.
Semangat Pilwana Damai Badunsanak diharapkan menjadi landasan bersama dalam menghadapi seluruh tahapan pemilihan. Dengan mengedepankan kedewasaan dalam berdemokrasi, masyarakat diharapkan tetap menjaga keharmonisan, baik sebelum maupun setelah hasil pemilihan ditetapkan.
Melalui kegiatan bimtek tersebut, Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan berharap seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi, menjalankan tugas sesuai aturan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
Keberhasilan Pilwana tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak menjaga proses demokrasi agar berjalan aman, tertib, dan damai.
Pada akhirnya, Pilwana bukan sekadar momentum untuk memilih pemimpin nagari, melainkan juga kesempatan memperkuat kebersamaan dan persatuan masyarakat. Perbedaan pilihan hendaknya tidak memutus silaturahmi, sebab nilai persaudaraan jauh lebih besar daripada persaingan dalam kontestasi politik.
