PESISIR SELATAN — Pengelolaan informasi publik dan transformasi digital pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, menarik perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Ketertarikan itu terlihat dari kunjungan studi tiru yang dilakukan jajaran Diskominfo Merangin ke Diskominfo Pessel, Rabu (28/10/2026).
Kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk bertukar pengalaman mengenai tata kelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengembangan layanan informasi publik, serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendorong terwujudnya pemerintahan digital yang terintegrasi.
Rombongan Diskominfo Merangin dipimpin Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Statistik, Erwandi, bersama sejumlah pejabat dan jajaran. Kedatangan mereka disambut Kepala Dinas Kominfo Pessel, Wendi, didampingi Sekretaris Dinas Kominfo Hendro Kurniawan, Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Syafrudin, serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Jordi.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Merangin menggali berbagai pengalaman Diskominfo Pessel dalam mengembangkan sistem informasi pemerintahan, terutama pengelolaan portal resmi pemerintah daerah yang mengintegrasikan beragam aplikasi dan subdomain organisasi perangkat daerah (OPD).
Integrasi tersebut dinilai penting karena dapat memudahkan masyarakat dalam menemukan informasi resmi, mengakses layanan pemerintahan, sekaligus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Erwandi mengatakan, pihaknya tertarik mempelajari pengelolaan portal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menghubungkan berbagai aplikasi dan layanan digital dalam satu ekosistem.
Menurutnya, pengalaman Pessel dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Merangin untuk mengembangkan pelayanan publik yang lebih efektif dan mudah diakses masyarakat.
Selain pengelolaan PPID, rombongan juga ingin mendalami strategi penerapan SPBE, mulai dari tata kelola, integrasi aplikasi, hingga inovasi yang mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah.
Perhatian rombongan semakin besar setelah mengetahui indeks SPBE Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 4,63 dari skala 5. Capaian tersebut menjadi salah satu aspek yang ingin dipelajari lebih jauh, terutama terkait strategi dan upaya yang dilakukan dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Kepala Dinas Kominfo Pessel, Wendi, mengapresiasi kunjungan jajaran Diskominfo Kabupaten Merangin. Ia menilai, studi tiru antardaerah bukan sekadar kunjungan formal, melainkan ruang untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan gagasan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui kunjungan ini, kita bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, terutama dalam pengelolaan informasi publik serta pengembangan SPBE. Setiap daerah tentu memiliki pengalaman dan inovasi yang bisa dipelajari bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wendi.
Menurut Wendi, perkembangan teknologi menuntut pemerintah daerah untuk terus beradaptasi dalam menghadirkan layanan yang transparan, efektif, dan mudah dijangkau masyarakat. Karena itu, pengelolaan informasi publik dan transformasi digital perlu didukung dengan tata kelola yang baik, koordinasi antarlembaga, serta pengembangan sistem yang saling terhubung.
Ia juga menegaskan bahwa pertukaran pengalaman seperti ini tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah yang melakukan studi tiru, tetapi juga membuka peluang bagi Pessel untuk memperoleh masukan dan perspektif baru.
“Bagi kami, kunjungan ini juga menjadi kesempatan untuk belajar. Kami berharap komunikasi dan kerja sama antardaerah terus terjalin, sehingga berbagai inovasi yang dikembangkan dapat saling melengkapi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Wendi berharap, pengalaman yang diperoleh selama kunjungan tersebut dapat menjadi bahan pengembangan bagi Kabupaten Merangin dalam memperkuat pelayanan informasi publik dan mempercepat penerapan pemerintahan digital.
Melalui kegiatan ini, kedua daerah diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pada akhirnya, transformasi digital bukan hanya tentang menghadirkan aplikasi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan transparan.
