PESISIR SELATAN – Upaya menjaga kehidupan beragama tetap aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus diperkuat. Berbagai unsur pemerintah, aparat penegak hukum, TNI, kepolisian, tokoh agama, hingga organisasi keagamaan duduk bersama untuk mengantisipasi munculnya aliran keagamaan dan kepercayaan yang berpotensi menyimpang serta memicu keresahan di tengah masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM) yang digelar di Aula Raudhah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Kepala Subseksi I Intelijen Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Rido Pradana, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Sekretaris Tim PAKEM. Pertemuan tersebut diikuti seluruh anggota Tim PAKEM dari berbagai unsur, di antaranya Polres, Kodim, Kementerian Agama, BINDA, Kesbangpol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pesisir Selatan, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU).
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan deteksi dini terhadap dinamika kehidupan keagamaan di daerah. Sebab, potensi munculnya ajaran atau aktivitas keagamaan yang menyimpang tidak hanya berkaitan dengan persoalan pemahaman agama, tetapi juga dapat berkembang menjadi persoalan sosial apabila tidak ditangani secara tepat dan proporsional.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, H. Yufrizal, S.Ag., M.H.I., mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang menggelar rapat koordinasi Tim PAKEM di lingkungan Kementerian Agama.
Menurutnya, keberadaan Tim PAKEM memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam mengawasi perkembangan aliran keagamaan dan kepercayaan di tengah masyarakat.
“Tim PAKEM merupakan sarana pencegahan agar aliran keagamaan dan kepercayaan yang menyimpang tidak berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan. Apabila ada yang menyimpang, maka dapat ditindak oleh Kejaksaan bersama Tim PAKEM,” ujar Yufrizal.
Ia menilai, langkah pencegahan dan pengawasan perlu dilakukan secara bersama-sama agar setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diketahui sejak dini dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Sementara itu, Rido Pradana mengatakan rapat koordinasi Tim PAKEM dilaksanakan secara rutin, baik secara reguler maupun insidentil. Forum tersebut menjadi ruang untuk menghimpun informasi sekaligus membaca perkembangan kehidupan beragama di Kabupaten Pesisir Selatan.
“Rapat koordinasi Tim PAKEM rutin diadakan baik secara reguler maupun insidentil. Rapat ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai dinamika aliran keagamaan dan kepercayaan yang berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan yang berpotensi menimbulkan gejolak dan menyimpang dengan ajaran agama,” kata Rido.
Dalam pembahasan rapat tersebut, Tim PAKEM turut mencermati dinamika organisasi kemasyarakatan keagamaan serta kehidupan beragama di tengah masyarakat. Hal itu dinilai penting karena keberadaan berbagai organisasi dan kelompok keagamaan harus tetap berada dalam koridor yang menjaga kerukunan dan ketenteraman masyarakat.
Rido menyebut, berdasarkan pembahasan dalam rapat, secara umum kondisi dan aktivitas organisasi kemasyarakatan keagamaan serta kehidupan beragama di Kabupaten Pesisir Selatan masih berlangsung dalam suasana damai dan kondusif.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat Tim PAKEM mengendurkan kewaspadaan. Pengawasan dan deteksi dini tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya penyebaran ajaran keagamaan menyimpang maupun potensi konflik antarumat beragama.
“Walaupun secara umum dalam pembahasan rapat kondisi dan aktivitas ormas keagamaan serta kehidupan beragama di Kabupaten Pesisir Selatan dalam keadaan damai dan kondusif, namun Tim PAKEM harus tetap waspada terhadap segala bentuk potensi penyebaran aliran keagamaan menyimpang melalui ormas keagamaan serta konflik antarumat agama,” tutur Rido.
Melalui rapat tersebut, seluruh unsur Tim PAKEM sepakat untuk terus memperkuat pengawasan dan koordinasi terhadap berbagai perkembangan kehidupan keagamaan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Upaya tersebut diarahkan tidak hanya untuk merespons persoalan ketika sudah muncul, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan agar potensi konflik maupun penyebaran ajaran yang dinilai menyimpang dapat diketahui sejak awal.
Dengan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari aparat penegak hukum, TNI-Polri, pemerintah, Kementerian Agama, organisasi kemasyarakatan hingga tokoh agama, Tim PAKEM diharapkan mampu menjaga kehidupan beragama di Pesisir Selatan tetap berlangsung secara aman, tertib, dan harmonis.
Di tengah keberagaman masyarakat, kewaspadaan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kerukunan. Karena itu, koordinasi lintas sektor dan pendekatan yang mengedepankan pencegahan dinilai menjadi kunci agar persoalan keagamaan tidak berkembang menjadi keresahan maupun konflik sosial di tengah masyarakat.
