PESISIR SELATAN – Sebanyak 89 Wali Nagari terpilih se-Kabupaten Pesisir Selatan resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk periode 2026–2034. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Gedung Painan Convention Center (PCC), Senin (16/11/2026).
Pelantikan tersebut menjadi penanda dimulainya kepemimpinan baru di 89 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Para Wali Nagari yang dilantik tidak hanya menerima tanda jabatan, tetapi juga mengemban amanah untuk menjalankan pemerintahan nagari dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama delapan tahun masa jabatan.
Pelantikan dihadiri Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim, Ketua DPRD Pesisir Selatan Darmansyah bersama sejumlah anggota DPRD, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, para camat, wali nagari, Ketua LKAAM Pessel, Ketua Bamus Nagari, Ketua Pilwana, Penjabat Wali Nagari, pimpinan BUMN dan BUMD serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan Al-Qur’an oleh Wilia Eka Putra, SHI. Setelah itu dilanjutkan dengan pembukaan sidang paripurna istimewa Bamus Nagari yang dipimpin perwakilan Ketua Bamus Nagari Painan Timur, Kecamatan IV Jurai, Afrizal Dt Rangkayo Basa.
Dalam prosesi utama, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni melantik dan mengambil sumpah jabatan 89 Wali Nagari terpilih berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 537-625 tanggal 13 November 2026 tentang Pengesahan Wali Nagari.
Dalam naskah pelantikan, Hendrajoni menyatakan secara resmi melantik para Wali Nagari terpilih untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin pemerintahan nagari periode 2026–2034.
“Kiranya saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada saudara semua,” demikian pesan yang disampaikan dalam prosesi pelantikan.
Namun, di balik seremoni tersebut, terdapat pesan penting yang ditekankan Hendrajoni kepada seluruh Wali Nagari. Ia mengingatkan bahwa sumpah jabatan bukan sekadar rangkaian formalitas, melainkan janji yang mengandung tanggung jawab besar terhadap bangsa, negara dan masyarakat.
Sebelum pengambilan sumpah, Hendrajoni terlebih dahulu meminta kesiapan seluruh Wali Nagari untuk mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing.
“Apakah saudara bersedia diambil sumpah menurut agama masing-masing?” tanya Hendrajoni, yang kemudian dijawab serentak oleh para Wali Nagari, “Bersedia.”
Hendrajoni kemudian mengingatkan bahwa sumpah jabatan yang diucapkan memiliki konsekuensi moral dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.
Ia menegaskan, sumpah tersebut tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, tetapi juga kewajiban memelihara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sumpah jabatan juga harus dipahami sebagai janji di hadapan Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan kejujuran.
“Sumpah ini adalah janji terhadap Allah SWT dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran,” kata Hendrajoni.
Pesan tersebut menjadi pengingat bagi 89 Wali Nagari yang baru dilantik bahwa kepemimpinan di tingkat nagari memiliki posisi strategis dalam kehidupan masyarakat. Wali Nagari menjadi salah satu ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan dan persoalan warga.
Setelah pembacaan sumpah jabatan, seluruh Wali Nagari terpilih mengikuti prosesi penandatanganan berita acara sumpah jabatan secara simbolis yang disaksikan Bupati Hendrajoni.
Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemasangan tanda pangkat dan tanda jabatan Wali Nagari secara simbolis oleh Bupati kepada perwakilan Wali Nagari terpilih.
Selanjutnya, pemasangan tanda pangkat dan tanda jabatan dilakukan oleh masing-masing camat kepada Wali Nagari terpilih di wilayah kecamatannya masing-masing dengan disaksikan Bupati Pesisir Selatan.
Rangkaian pelantikan kemudian ditutup dengan foto bersama.
Dengan dilantiknya 89 Wali Nagari tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap kepemimpinan baru di tingkat nagari mampu memperkuat pelayanan publik, menggerakkan pembangunan, menjaga tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Delapan tahun masa jabatan bukanlah waktu yang singkat. Karena itu, amanah yang kini berada di pundak para Wali Nagari diharapkan benar-benar diwujudkan melalui kerja nyata, pelayanan yang dekat dengan masyarakat dan pemerintahan nagari yang berintegritas.















