PESISIR SELATAN – Sebanyak 89 Wali Nagari terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan resmi dilantik untuk masa jabatan 2026–2034. Namun, di balik seremoni pelantikan tersebut, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni langsung memberikan peringatan keras agar para Wali Nagari tidak menyalahgunakan amanah, kewenangan, maupun anggaran di masing-masing nagari.
Pesan tegas itu disampaikan Hendrajoni saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 89 Wali Nagari terpilih secara serentak di Gedung Painan Convention Center (PCC), Senin (16/11/2026).
Hendrajoni mengatakan, jabatan Wali Nagari bukan sekadar posisi pemerintahan, melainkan amanah besar yang dititipkan masyarakat. Karena itu, setiap tugas dan kewenangan harus dijalankan dengan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab.
“Perlu kita sadari bersama bahwa jabatan ini adalah amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Amanah ini harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat,” ujar Hendrajoni.
Ia kemudian mengingatkan para Wali Nagari dengan ungkapan Minangkabau yang sarat makna, sekaligus mengaitkannya dengan sumpah jabatan yang baru saja mereka ucapkan.
“Ka ateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek, di tangah-tangah digiriak kumbang. Ingat saudara sudah disumpah,” katanya.
Peringatan Hendrajoni kemudian semakin tegas. Ia meminta seluruh Wali Nagari bekerja secara benar karena setiap kebijakan, kewenangan dan penggunaan anggaran akan berada dalam pengawasan berbagai pihak.
“Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena banyak yang mengawasi saudara nantinya. Jangan nanti saudara baru jadi Wali Nagari sudah ketangkap. Ini sangat perlu saya sampaikan,” ucap Hendrajoni.
Menurutnya, pengawasan terhadap pemerintahan nagari saat ini tidak bisa dianggap remeh. Selain pengawasan internal pemerintah daerah, terdapat lembaga negara dan aparat penegak hukum yang turut mengawasi pengelolaan pemerintahan serta keuangan.
“Kita sekarang diawasi KPK, Inspektorat, dan BPK. Hati-hati saudara. Ini saya ingatkan kepada saudara semua. Jangan main-main. Kerja yang benar,” ujarnya.
Ia meminta para Wali Nagari tidak hanya berkutat pada urusan administrasi di kantor, tetapi turun langsung melihat kondisi masyarakat. Wali Nagari, menurutnya, harus mengetahui persoalan nagari secara nyata, mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga kondisi warga yang membutuhkan perhatian dan bantuan.
“Wali Nagari harus tahu dan paham kondisi nagari masing-masing, apa saja kebutuhan masyarakat, infrastruktur apa yang harus dibangun, apa saja yang perlu dikerjakan. Wali Nagari harus keliling, jangan diam saja di kantor,” katanya.
Hendrajoni juga mengingatkan keluarga Wali Nagari, khususnya para istri, agar memberikan dukungan dan menjaga suaminya tetap berada dalam koridor pemerintahan yang bersih. Menurutnya, keluarga harus menjadi pengingat, bukan justru mendorong penyalahgunaan jabatan.
Dalam kesempatan itu, Hendrajoni menyinggung hasil pemeriksaan terhadap sejumlah calon Wali Nagari sebelumnya. Ia mengatakan, terdapat calon yang harus mengembalikan uang dalam jumlah ratusan juta rupiah setelah ditemukan persoalan dalam pemeriksaan Inspektorat.
“Kemarin waktu tes calon Wali Nagari, ada yang diperiksa sama Inspektorat, ada yang mengembalikan uang Rp200 juta, ada Rp300 juta karena korupsi. Kalau tidak dikembalikan, maka masuk ke aparat penegak hukum,” tutur Hendrajoni.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan saat ini dilakukan secara berlapis. Tidak hanya lembaga pengawasan seperti KPK, Inspektorat dan BPK, tetapi juga aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan dan kepolisian.
“Saudara sekarang sedang diawasi Aparat Penegak Hukum (APH), kejaksaan, kepolisian, termasuk saya juga sedang diawasi sekarang. Kita dipantau dari pusat,” ucap Hendrajoni.
Karena itu, ia meminta para Wali Nagari menjadikan sumpah jabatan sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan. Janji yang disampaikan kepada masyarakat selama proses Pilwana harus dibuktikan melalui kerja nyata, pelayanan dan kejujuran.
“Dari itu mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, bekerjalah dengan benar dan mengabdi untuk masyarakat. Apa janji kita untuk masyarakat, maka itu harus dilaksanakan dengan jujur,” katanya.
Hendrajoni juga mengingatkan agar anggaran nagari tidak dikelola secara sembarangan. Dengan anggaran yang terbatas, setiap rupiah harus digunakan secara efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Anggaran nagari sekarang hanya sekitar Rp400 juta. Jadi, saudara harus pandai-pandai dan transparan. Bamus harus tahu, masyarakat harus tahu apa yang saudara kerjakan sebagai Wali Nagari,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbukaan tersebut penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintahan nagari dijalankan. Pengawasan juga dapat datang dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan pers.
“Kalau tidak transparan, nanti datang LSM, datang wartawan untuk menyelidiki. Dikit-dikit masuk koran saudara. Susah juga saudara nantinya,” tutur Hendrajoni.
Menurutnya, menjadi Wali Nagari bukan sekadar kebanggaan setelah memenangkan kontestasi Pilwana. Jabatan tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kemampuan mengelola pemerintahan, mengelola anggaran, memberikan pelayanan yang adil serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat.
“Tolong pesan saya ini diperhatikan. Jangan kita bergembira ria setelah jadi Wali Nagari, tapi tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar,” pungkasnya.
Peringatan tersebut menjadi pesan awal bagi 89 Wali Nagari yang baru dilantik untuk menjalankan masa jabatan 2026–2034. Di tengah besarnya kewenangan dan tanggung jawab di tingkat nagari, integritas, transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi modal utama agar amanah yang diberikan melalui Pilwana tidak berubah menjadi persoalan hukum di kemudian hari.




















