NasDem Percayakan Lisda Hendrajoni Kawal Pengisian Wakil Presiden RI di MPR

JAKARTA — Di tengah proses ketatanegaraan yang menjadi perhatian publik, nama Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., muncul sebagai salah satu legislator yang dipercaya mengambil bagian dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem itu ditunjuk sebagai salah satu perwakilan Fraksi NasDem untuk bergabung dalam Panitia Ad Hoc MPR RI yang bertugas mempersiapkan tahapan konstitusional pengisian jabatan Wakil Presiden.

Kepercayaan tersebut tertuang dalam surat Fraksi Partai NasDem MPR RI Nomor 018/SF.PND/XI/2026 tertanggal 13 November 2026 yang ditujukan kepada Ketua MPR RI. Dalam surat tersebut, Lisda bersama Sugeng Suparwoto, M.T dan Rudianto Lallo, S.H., M.H diusulkan menjadi bagian dari Panitia Ad Hoc MPR RI.

Panitia Ad Hoc itu beranggotakan 36 orang yang berasal dari unsur fraksi dan kelompok DPD di MPR RI. Pembentukannya menjadi bagian penting dalam rangkaian proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Bagi Lisda, kepercayaan tersebut bukan sekadar penugasan politik. Ada tanggung jawab konstitusional yang melekat di dalamnya, mengingat proses yang dikawal menyangkut keberlanjutan pemerintahan dan mekanisme ketatanegaraan Republik Indonesia.

“Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan yang diberikan Fraksi Partai NasDem harus dijawab dengan kerja sungguh-sungguh, penuh kehati-hatian, serta berpedoman pada konstitusi. Kita ingin memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Lisda kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Lisda, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh dipandang semata-mata sebagai sebuah agenda politik. Di balik proses tersebut terdapat kepentingan yang lebih besar, yakni memastikan roda pemerintahan tetap berjalan serta menjaga stabilitas dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara.

Karena itu, ia menegaskan seluruh pihak yang terlibat harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik masing-masing.

“Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas segala kepentingan politik. Setiap keputusan yang dihasilkan harus memiliki landasan konstitusional yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Pembentukan Panitia Ad Hoc tersebut merupakan tindak lanjut Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat, 13 November 2026.

Dalam rangkaian proses tersebut, MPR RI menyiapkan sejumlah tahapan, mulai dari pengajuan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan melalui Tim Verifikasi, hingga pembahasan dan persiapan ketetapan MPR.

Dalam perkembangan berikutnya, MPR RI pada Senin (16/11/2026) menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna menjadi 9 Desember 2026. Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang tersebut dipimpin Bambang Wuryanto.

Keterlibatan Lisda dalam tim tersebut, sekaligus menempatkan legislator perempuan asal daerah pemilihan Sumatera Barat I itu menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia.

Bagi masyarakat Sumatera Barat, masuknya Lisda dalam Panitia Ad Hoc juga menjadi catatan tersendiri. Kepercayaan tersebut menunjukkan adanya ruang bagi keterwakilan daerah untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional.

Lisda pun menekankan pentingnya menjaga komunikasi antarlembaga serta membangun semangat persatuan di antara seluruh unsur fraksi dan kelompok DPD yang terlibat.

Menurutnya, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berlangsung secara demokratis, tertib, transparan, dan bermartabat. Setiap tahapan, kata dia, harus dijalankan dengan sikap kenegarawanan serta mengedepankan kepentingan nasional.

“Kita harus menjaga semangat persatuan dan komunikasi antarlembaga. Proses ini harus kita kawal bersama agar berjalan demokratis dan bermartabat,” ucap Lisda.

Di sisi lain, Lisda melihat keterlibatannya sebagai legislator perempuan dalam proses strategis tersebut juga membawa pesan bagi perempuan Indonesia, khususnya perempuan di daerah.

Ia berharap kepercayaan yang diberikan kepadanya dapat menjadi motivasi bagi generasi muda perempuan untuk meningkatkan kapasitas, percaya diri dan berani mengambil peran dalam ruang-ruang pengambilan keputusan nasional.

“Perempuan memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga perjalanan demokrasi bangsa. Saya berharap amanah ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan di daerah untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” tutur Lisda.

Ia menegaskan, seluruh proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden harus tetap berpijak pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Baginya, posisi dalam Panitia Ad Hoc bukanlah tentang siapa yang mendapatkan kepercayaan, melainkan tentang bagaimana kepercayaan tersebut diterjemahkan menjadi pengabdian yang bertanggung jawab.

“Amanah ini bukan tentang siapa yang mendapat kepercayaan, tetapi bagaimana kita memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Konstitusi harus tetap dijunjung tinggi, dan kepentingan rakyat Indonesia harus selalu menjadi tujuan utama,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed