PESISIR SELATAN — Persoalan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kebun swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Novermal, S.H., M.H., secara resmi melaporkan dugaan praktik bisnis yang merugikan petani sawit swadaya tersebut kepada Menteri Pertanian RI.
Dalam surat terbuka tertanggal 18 November 2026, Novermal meminta Kementerian Pertanian turun tangan menyikapi dugaan ketimpangan harga TBS dan tingginya potongan timbangan atau sortasi yang diterapkan sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di Pesisir Selatan.
Ada lima PKS yang dilaporkan, yakni PT Incasi Raya Sodetan POM di Teluk Ampalu, Inderapura; PT Sumatera Jaya Agro Lestari di Teluk Ampalu, Inderapura; PT Transco Energi Utama di Tiga Sungai, Inderapura; PT Kemilau Permata Sawit di Kubu, Tapan; serta PT Muara Sawit Lestari di Lunang Selatan, Lunang.
Novermal menduga kelima perusahaan tersebut menerapkan harga TBS kebun swadaya yang rendah secara seragam serta potongan sortasi yang tinggi. Ia bahkan menduga adanya praktik persaingan usaha tidak sehat berupa kartel harga.
“Lima pabrik kelapa sawit di Pesisir Selatan sudah lama sekali merugikan petani sawit swadaya. Mereka diduga bersekongkol menetapkan harga TBS seragam rendah dan potong timbangan sortasi seragam tinggi,” kata Novermal dalam laporannya yang diterima media ini, Jumat (20/11/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut menjadi semakin serius karena petani sawit swadaya di Pesisir Selatan disebut tidak memiliki banyak pilihan dalam menjual hasil panennya.
Novermal menyebut, harga TBS kebun swadaya di Pesisir Selatan berada jauh di bawah harga TBS kebun plasma atau mitra. Sebagai pembanding, pada 18 November 2026 harga TBS kebun plasma Sumatera Barat periode 15–21 November 2026 ditetapkan Rp3.632 per kilogram.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Novermal dari pelaku usaha persawitan, harga TBS kebun swadaya di Pesisir Selatan hanya berkisar Rp2.665 hingga Rp2.875 per kilogram. Di Kabupaten Sijunjung, harga TBS kebun swadaya pada periode yang sama disebut berada di kisaran Rp3.200 hingga Rp3.480 per kilogram.
Bukan hanya harga yang dipersoalkan. Potongan timbangan atau sortasi juga menjadi sorotan.
Novermal mengatakan, potongan sortasi TBS kebun swadaya di Pesisir Selatan mencapai 9–12 persen. Angka tersebut, menurutnya, jauh lebih tinggi dibandingkan potongan di Sijunjung yang disebut hanya sekitar 4–5 persen.
“Sudahlah harganya paling rendah, potongan timbangan atau sortasi paling tinggi pula,” ujarnya.
Hal yang membuat Novermal mempertanyakan dasar penetapan harga adalah alasan rendemen yang selama ini disebut menjadi salah satu pertimbangan oleh pihak pabrik.
Ia mengungkapkan, hasil pengecekan rendemen TBS kebun swadaya Pesisir Selatan yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) pada 2018 menunjukkan rendemen CPO tanaman berumur 10 tahun mencapai 22,5 persen.
Sementara rendemen TBS kebun plasma yang dijadikan pembanding disebut hanya 21,8 persen.
“Rendemen TBS kebun plasma hanya 21,8 persen, harganya mencapai Rp4 ribu per kilogram. Sementara rendemen TBS kebun swadaya 22,5 persen, tapi hanya dihargai Rp3 ribu per kilogram, kini bahkan di bawah Rp3 ribu,” kata Novermal.
Bagi Novermal, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dibuka secara transparan. Ia tidak mempersoalkan jika harga ditentukan berdasarkan kualitas dan rendemen, tetapi meminta mekanisme penetapan harga dapat dibuktikan secara terbuka dan adil.
“Kami hanya minta harga yang proporsional, yaitu sesuai dengan rendemennya, dan potong timbangan yang jelas standarisasinya,” ucapnya.
Ia juga mempertanyakan dasar pengenaan potongan sortasi sebesar 9–12 persen karena menurutnya belum terdapat standar yang jelas dan disepakati bersama antara pabrik dengan petani sawit swadaya.
Atas persoalan tersebut, Novermal meminta Menteri Pertanian melakukan inspeksi mendadak ke lima PKS yang dilaporkannya. Ia juga meminta manajemen perusahaan dipanggil untuk menjelaskan dasar penetapan harga TBS kebun swadaya serta mekanisme penetapan potongan timbangan.
Selain itu, ia meminta pemerintah mendorong adanya mekanisme penetapan harga TBS kebun swadaya yang transparan dan berkeadilan dengan melibatkan perwakilan petani dalam pengecekan rendemen.
Novermal juga meminta dibuatkan standar potongan sortasi yang jelas sehingga petani mengetahui secara pasti dasar setiap pengurangan berat TBS yang mereka jual.
“Pastikan penetapan harga TBS kebun swadaya juga ditetapkan secara transparan dan berkeadilan, dan potong timbangan juga harus jelas standarisasinya,” tutur Novermal.
Menurutnya, persoalan tersebut memiliki dampak ekonomi yang sangat besar karena luas perkebunan sawit swadaya di Kabupaten Pesisir Selatan disebut mencapai sekitar 44 ribu hektare.
Ia menghitung, jika terdapat selisih harga rata-rata Rp1.000 per kilogram dan asumsi produktivitas satu ton per hektare per bulan, potensi kerugian petani sawit swadaya dapat mencapai sekitar Rp44 miliar setiap bulan.
“Di Pesisir Selatan ada 44 ribu hektar kebun kelapa sawit swadaya. Dengan beda harga mencapai Rp1.000 per kilogram, petani swadaya rugi Rp44 miliar per bulan dengan asumsi panen satu ton per hektare,” ujarnya.
Novermal menyatakan laporan tersebut disampaikan karena menurutnya petani sawit swadaya belum memperoleh perlindungan yang memadai dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.
Ia berharap Kementerian Pertanian segera melakukan verifikasi terhadap seluruh dugaan tersebut dan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan apabila ditemukan pelanggaran.
“Lima pabrik kelapa sawit tersebut adalah PT Incasi Raya Sodetan POM, PT Sumatera Jaya Agro Lestari, PT Transco Energi Utama, PT Kemilau Permata Sawit, dan PT Muara Sawit Lestari,” katanya.
Novermal menegaskan, tuntutan utamanya bukan sekadar menaikkan harga TBS, melainkan memastikan petani mendapatkan harga yang proporsional berdasarkan rendemen serta memperoleh kepastian mengenai standar potongan sortasi.
“Kami tunggu gerak cepat dan ketegasannya, Pak Mentan,” pungkasnya.














