Soroti Tata Kelola Pengawasan, AJAR–AJAK Demo Kantor Bea Cukai di Sumbar, Pertanyakan  Dugaan Kasus Pemusnahan BMN Rp9,94 Miliar Batal dan Emas 4 Kilogram WNA Malaysia

NASIONAL59 Dilihat

SumbarInvestigasi.com – Transparansi penanganan barang sitaan negara dan pengungkapan kasus penyelundupan emas seberat hampir 4 kilogram di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menjadi sorotan Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR) dan Aliansi Jurnalis Anti Korupsi (AJAK) Sumatera Barat.

Puluhan wartawan yang tergabung dalam dua organisasi tersebut mendatangi Kantor Sementara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (19/11/2026). Mereka mendesak Bea Cukai dan aparat penegak hukum (APH) membuka informasi mengenai sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penjelasan memadai kepada publik.

Kedatangan kedua aliansi jurnalis itu bukan sekedar menyampaikan kritik. Mereka mempertanyakan akuntabilitas institusi kepabeanan, terutama setelah mencuatnya pemberitaan mengenai penangkapan seorang warga negara asing (WNA) asal Malaysia yang kedapatan membawa empat keping logam berwarna emas dengan berat hampir 4 kilogram di BIM pada 12 November 2026.

Koordinator AJAR, Topik Marliandi, menyatakan bahwa aksi tersebut digelar menyusul ramainya pemberitaan di media daring serta media sosial seperti TikTok dan platform lainnya. Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR) bersama Aliansi Jurnalis Anti Korupsi (AJAK) Sumatera Barat mendesak aparat penegak hukum (APH) serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Teluk Bayur untuk membuka informasi secara transparan kepada publik.

​”Kami meminta transparansi dan kejelasan bagaimana penyelidikan dari pihak Bea dan Cukai Teluk Bayur terkait kasus penangkapan penyelundupan emas seberat kurang lebih 4 kilogram di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada 12 November 2026 lalu. Kami juga meminta penjelasan terang benderang mengenai polemik pembatalan mendadak seremoni pemusnahan massal Barang Milik Negara (BMN) Rp9,94 Miliar Batal, yang sebelumnya digagas Bea Cukai Teluk Bayur di Wisma Indarung,” ujar Topik Marliandi.

​Gabungan AJAR dan AJAK Sumatera Barat menilai pembatalan seremoni pemusnahan massal BMN tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah sorotan publik dan media. Menurut mereka, pengelolaan barang sitaan negara merupakan informasi yang berhak diketahui masyarakat secara terbuka.

​”Kami mempertanyakan apakah kejanggalan itu murni disebabkan ketidaktahuan terhadap hukum administratif, atau justru menjadi strategi tertentu untuk meloloskan perkara di balik penindakan kepabeanan tersebut?” tegasnya.

​Lebih lanjut, AJAR dan AJAK mendesak Kepala KPPBC TMP B Teluk Bayur untuk membuka seluruh informasi terkait rencana pemusnahan tersebut, mulai dari jadwal, lokasi, rincian barang yang akan dimusnahkan, hingga transparansi penggunaan anggaran kegiatan. Pihaknya juga menyoroti adanya ketidaksesuaian informasi dan koordinasi antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat dan Bea Cukai Teluk Bayur dalam penanganan barang-barang ilegal tersebut.

​Selain polemik BMN, AJAR dan AJAK Sumatera Barat menyoroti dugaan keterkaitan kasus penyelundupan emas seberat 4 kilogram di BIM, yang sempat viral di media massa, TikTok, dan Instagram dengan dugaan aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) serta dugaan apakah ada keterlibatan sindikat internasional.

​Menurut Topik, emas tersebut diduga berasal dari aktivitas tambang ilegal yang marak di sejumlah daerah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Solok, Kota Solok,  Sijunjung, dan Dharmasraya dan Kabupaten Lainya. Hasil tambang tersebut diduga dibeli di Sumatera Barat dan diselundupkan ke luar daerah dengan melibatkan warga negara asing (WNA) sebagai kurir.

​”Emas 4 kilogram bukanlah jumlah yang sedikit. Nilainya bisa mencapai miliaran hingga triliunan rupiah dan sudah masuk kategori kasus berskala internasional. Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dari mana emas itu didapat, bagaimana proses pengolahannya, siapa pemiliknya, hingga apakah ada oknum yang meloloskan kurir tersebut sampai bisa masuk ke area steril bandara,” kata Topik.

​AJAR dan AJAK Sumatera Barat juga mendesak Polda Sumatera Barat, polres jajaran, serta pihak internal Kementerian Keuangan untuk menindak tegas apabila terbukti ada oknum aparat maupun pejabat yang terlibat di balik kasus ini. Pihaknya pun meminta Kapolri dan Kapolda Sumatera Barat turun tangan langsung menelusuri dugaan keterlibatan jaringan mafia internasional tersebut.

​Pengawasan Barang Kena Cukai Ilegal dan DBH CHT

​Di samping kasus penyelundupan emas, aliansi AJAR dan AJAK Sumatera Barat turut menyoroti efektivitas pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di Sumatera Barat. Hal itu mencakup peredaran jutaan batang rokok ilegal, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kosmetik tanpa izin edar, hingga perangkat komunikasi ilegal yang beredar di sejumlah konter besar di Sumatera Barat, salah satunya di Kota Padang, serta optimalisasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

​”Jangan sampai kegiatan penindakan hanya menjadi seremoni tanpa keterbukaan mengenai hasil dan pengelolaan barang sitaan. Kami mendesak adanya sinergi konkret dan penjelasan transparan dari Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Pemerintah Kota Padang, dan Bea Cukai dalam memberantas segala bentuk pelanggaran hukum di Sumatera Barat,”jelasnya.

Koordinator dari AJAK Sumatera Barat Mukhsin meminta Kepala KPPBC TMP B Teluk Bayur menjelaskan secara terbuka rincian barang yang semula akan dimusnahkan, dasar hukum pemusnahan, jadwal kegiatan, hingga penggunaan anggaran yang telah dipersiapkan.

Kata Mukhsin, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada perubahan agenda seremonial.

“Pengelolaan barang milik negara hasil penindakan harus dapat ditelusuri, mulai dari status hukum, pencatatan, penyimpanan, hingga keputusan akhir terhadap barang tersebut,” tegasnya

Muncul pula pertanyaan mengenai sinkronisasi informasi antara Bea Cukai Teluk Bayur dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kedua aliansi menilai perbedaan informasi atau lemahnya koordinasi antarlembaga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pengawasan barang-barang hasil penindakan.

Empat Kilogram Emas dan Dugaan Jejak PETI

Sorotan berikutnya mengarah pada asal-usul emas yang diamankan di BIM. AJAK dan AJAR meminta penyelidikan tidak hanya berhenti pada WNA yang diduga berperan sebagai pembawa barang.

Mereka menduga emas tersebut berpotensi berkaitan dengan hasil pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang selama ini marak di sejumlah daerah Sumatera Barat, antara lain Kabupaten Solok, Sijunjung, dan Dharmasraya.

Dugaan itu perlu diuji melalui penelusuran asal barang, rantai pembelian, proses pengolahan, kepemilikan, hingga pihak yang mengatur pengiriman emas tersebut.

Jika dugaan keterkaitan dengan PETI terbukti, perkara ini tidak lagi semata-mata menyangkut pelanggaran kepabeanan. Penanganannya dapat membuka persoalan yang lebih luas, yakni mata rantai perdagangan emas yang diduga bersumber dari aktivitas pertambangan ilegal.

AJAK dan AJAR juga meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya jaringan lintas daerah maupun lintas negara. Namun, dugaan keterlibatan sindikat internasional maupun asal emas dari pertambangan ilegal masih harus dibuktikan melalui penyelidikan dan alat bukti yang sah.

“Emas hampir 4 kilogram bukan jumlah kecil. Kami meminta aparat mengusut dari mana emas itu diperoleh, bagaimana proses pengolahannya, siapa pemilik sebenarnya, dan siapa saja yang terlibat dalam pengirimannya,” demikian desakan kedua aliansi.

Mereka juga mempertanyakan bagaimana barang tersebut dapat dibawa melalui kawasan bandara hingga akhirnya terungkap dalam pemeriksaan petugas. Apakah seluruh prosedur pengawasan telah berjalan sesuai ketentuan? Apakah terdapat celah pengawasan atau kemungkinan keterlibatan pihak tertentu?

Pertanyaan tersebut, menurut mereka, perlu dijawab melalui pemeriksaan menyeluruh, bukan sekedar keterangan mengenai penangkapan pembawa emas.

Mendesak Kapolri dan Kapolda Turun Tangan

AJAK dan AJAR mendesak Polda Sumatera Barat, jajaran kepolisian, serta pengawasan internal Kementerian Keuangan menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum apabila ditemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran.

Mereka juga meminta Kapolri dan Kapolda Sumatera Barat turun tangan memastikan penyelidikan berjalan transparan dan tidak berhenti pada pelaku lapangan.

Dalam perspektif penegakan hukum, penindakan terhadap pembawa barang hanya merupakan salah satu pintu masuk. Penyidik perlu mengembangkan perkara untuk mengungkap pemilik, pemasok, pembeli, jalur distribusi, serta kemungkinan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Tanpa penelusuran terhadap rantai pasok dan aliran keuntungan, pengungkapan perkara beresiko hanya menyentuh bagian terluar dari persoalan.

Rokok Ilegal hingga Perangkat Komunikasi Ikut Disorot

Selain kasus emas, kedua aliansi turut menyoroti efektivitas pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal di Sumatera Barat.

Peredaran rokok ilegal dalam jumlah besar, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), kosmetik tanpa izin, hingga perangkat komunikasi ilegal menjadi sejumlah persoalan yang mereka minta mendapat perhatian serius.

Kota Padang juga disebut sebagai salah satu wilayah yang perlu mendapatkan pengawasan lebih ketat, termasuk dugaan peredaran perangkat komunikasi ilegal melalui sejumlah konter berskala besar.

AJAK dan AJAR meminta Bea Cukai tidak hanya mempublikasikan jumlah penindakan, tetapi juga menjelaskan hasil akhir penanganan, status barang bukti, proses hukum terhadap pelaku, serta efektivitas pengawasan setelah operasi dilakukan.

Optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) turut menjadi perhatian. Penggunaan dana tersebut perlu dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sesuai peruntukannya.

“Jangan sampai penindakan hanya menjadi seremoni tanpa keterbukaan mengenai hasil dan pengelolaan barang sitaan,” tegas pernyataan kedua aliansi.

Mereka mendesak adanya sinergi konkret antara Polda Sumatera Barat, Kejati Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang, dan Bea Cukai dalam memberantas berbagai pelanggaran hukum.

Pada akhirnya, persoalan yang dibawa AJAK dan AJAR ke kantor Bea Cukai Teluk Bayur menyentuh satu pertanyaan mendasar, sejauh mana transparansi dijalankan ketika institusi negara melakukan penindakan?

Kasus emas hampir 4 kilogram, pembatalan pemusnahan BMN, hingga peredaran barang kena cukai ilegal membutuhkan penjelasan berbasis dokumen, data, dan hasil penyelidikan yang dapat diuji publik.

Sebab, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari jumlah barang yang disita atau kegiatan pemusnahan yang diumumkan. Ukurannya juga terletak pada kemampuan aparat mengungkap aktor utama, memastikan pertanggungjawaban barang bukti, serta menutup celah yang memungkinkan praktik ilegal terus berlangsung.

(Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, sesuai dengan pedoman media siber).

Pewarta : Tim

Editor     : Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *