SUMBAR — Peta percakapan publik di ruang digital Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan fenomena menarik. Tiga kepala daerah yang sama-sama telah menjabat selama dua periode tercatat menjadi figur dengan jangkauan publik digital tertinggi dibandingkan kepala daerah lainnya selama sebulan terakhir.
Ketiganya adalah Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Wali Kota Padang Fadly Amran, dan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni. Tingginya eksposur digital mereka dinilai bukan sekadar dipengaruhi intensitas pemberitaan, tetapi juga dapat mencerminkan strategi komunikasi politik yang semakin terarah.
Temuan tersebut tertuang dalam laporan “Analisis Sentimen Publik Digital terhadap Bupati dan Wali Kota di Sumatera Barat” yang dirilis Polstra Research & Consulting berdasarkan pemantauan pada periode 27 Mei hingga 28 Juni 2026.
Dalam laporan itu, Ramlan Nurmatias menempati posisi teratas dengan jangkauan digital mencapai 1.456.389 audiens. Posisi kedua ditempati Fadly Amran dengan 1.289.826 audiens, disusul Hendrajoni yang menjangkau 1.143.966 audiens.
Direktur Eksekutif Polstra Research & Consulting, Yovaldri Riki Putra, mengatakan tingginya perhatian publik terhadap ketiga kepala daerah tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman politik yang telah mereka bangun selama dua periode memimpin daerah masing-masing.
“Ketiganya merupakan kepala daerah yang telah memiliki pengalaman politik cukup panjang. Aktivitas digital yang sangat tinggi bisa saja menunjukkan adanya upaya memperluas jangkauan komunikasi kepada publik Sumatera Barat. Dalam politik modern, membangun perhatian publik merupakan modal penting untuk menjaga popularitas,” kata Yovaldri, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, aktivitas komunikasi digital yang masif juga berpotensi menjadi investasi politik jangka panjang, meski belum bisa disimpulkan sebagai langkah menuju kontestasi tertentu.
“Bisa jadi mereka sedang membangun political awareness untuk kontestasi politik berikutnya. Apakah itu menuju pilkada, pilgub, atau agenda politik lain, tentu masih terlalu dini untuk dipastikan. Namun, yang bisa dibaca dari data ini adalah adanya kerja komunikasi yang lebih agresif dibanding kepala daerah lainnya,” ujarnya.
Meski demikian, Yovaldri mengingatkan bahwa tingginya aktivitas digital tidak selalu identik dengan kepentingan elektoral. Di era pemerintahan modern, komunikasi publik telah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia menilai masyarakat saat ini tidak hanya ingin mengetahui hasil pembangunan, tetapi juga proses di balik setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
“Publik hari ini tidak hanya menilai hasil pembangunan, tapi juga ingin mengetahui prosesnya. Media sosial dan media online menjadi kanal yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menjelaskan program, penggunaan anggaran, capaian pembangunan, hingga merespons berbagai persoalan masyarakat secara terbuka,” ucapnya.
Karena itu, menurut Yovaldri, kepala daerah yang aktif berkomunikasi di ruang digital memiliki peluang lebih besar membangun kepercayaan masyarakat.
“Bagi kami, aktivitas digital juga merupakan indikator akuntabilitas. Pemerintah yang terbuka akan lebih mudah menjelaskan kebijakan, menerima kritik, sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Jadi komunikasi publik bukan sekadar pencitraan, tetapi bagian dari tata kelola pemerintahan modern,” tambahnya.
Meski mendominasi jangkauan publik, laporan Polstra menunjukkan kualitas persepsi masyarakat terhadap masing-masing kepala daerah tidak sepenuhnya sama.
Ramlan Nurmatias tidak hanya menjadi kepala daerah dengan jangkauan digital tertinggi, tetapi juga mencatat sentimen positif tertinggi di kelompok wali kota serta nihil sentimen negatif selama periode pengamatan.
Sementara itu, Fadly Amran memperoleh sentimen positif sebesar 8 persen dengan sentimen negatif 2 persen. Adapun Hendrajoni mencatat sentimen positif sebesar 4 persen dan sentimen negatif 7 persen berdasarkan percakapan yang berkembang di ruang digital.
Dalam penyusunan laporan tersebut, Polstra menggunakan metode keyword-based crawling terhadap percakapan publik di platform X, Facebook, YouTube, TikTok, serta pemberitaan media daring. Seluruh data kemudian melalui proses penyaringan relevansi, penghapusan duplikasi, hingga klasifikasi sentimen secara otomatis sebelum dianalisis untuk menghasilkan potret persepsi publik terhadap kepala daerah di Sumatera Barat.
Dengan semakin dominannya ruang digital sebagai arena komunikasi pemerintah dan masyarakat, hasil pemantauan ini memperlihatkan bahwa kemampuan kepala daerah membangun perhatian publik tidak lagi hanya ditentukan oleh program pembangunan di lapangan, tetapi juga oleh bagaimana mereka mengelola komunikasi, narasi, dan keterbukaan informasi di ruang digital.
