PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus mempercepat langkah dalam membangun fondasi ekonomi daerah melalui penguatan investasi dan pengembangan infrastruktur strategis. Selain aktif mempromosikan potensi daerah di tingkat nasional, pemerintah juga mulai menjajaki kerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan Pelabuhan Panasahan sebagai simpul logistik baru di pesisir barat Sumatera.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesisir Selatan, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai agenda yang diikuti pemerintah daerah merupakan bagian dari strategi memperkuat daya saing investasi sekaligus membuka peluang kerja sama dengan investor nasional.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi unggulan Pesisir Selatan kepada calon investor sekaligus memperluas peluang investasi yang dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ahmad Hidayat kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).
Salah satu agenda yang diikuti adalah Technical Meeting Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, yang digelar pada pertengahan Juli lalu. Kegiatan tersebut merupakan tahapan persiapan menuju Apkasi Otonomi Expo 2026, ajang promosi investasi kabupaten terbesar di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus mendatang.
Menurutnya, keikutsertaan Pesisir Selatan dalam forum tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan daerah, mulai dari sektor kelautan, pariwisata, perkebunan, hingga peluang investasi infrastruktur.
“Kami ingin menunjukkan bahwa Pesisir Selatan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Karena itu, promosi investasi harus dilakukan secara aktif agar daerah ini semakin dikenal investor,” katanya.
Ia menyebut, pemerintah daerah terus menyelaraskan program investasi dengan kebijakan nasional melalui penyederhanaan pelayanan perizinan berbasis digital dan sistem pelayanan terpadu satu pintu.
“Tujuannya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif, transparan, memberikan kepastian hukum, dan memudahkan para pelaku usaha dalam berinvestasi di Pesisir Selatan,” ucapnya.
Selain promosi investasi, Pemkab Pesisir Selatan juga tengah mempersiapkan pengembangan Pelabuhan Panasahan sebagai salah satu proyek strategis daerah.
Ahmad Hidayat mengungkapkan, pihaknya bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang (PUTR) mendampingi Bupati Pesisir Selatan dalam pertemuan dengan Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera untuk membahas peluang kerja sama pengelolaan pelabuhan tersebut.
Menurutnya, pengembangan Pelabuhan Panasahan menjadi pelabuhan pengumpul mendapat dukungan pemerintah pusat karena dinilai mampu meningkatkan konektivitas logistik di wilayah pesisir barat Sumatera.
“Pengembangan pelabuhan ini diharapkan memperkuat jaringan distribusi barang sekaligus menjadi pintu masuk investasi baru bagi Pesisir Selatan,” ujarnya.
Sinergi dengan PT Krakatau Bandar Samudera, kata dia, diharapkan dapat menghadirkan sistem pengelolaan pelabuhan yang profesional dan berdaya saing. Kerja sama itu juga diarahkan untuk mendukung pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) yang bergerak di sektor kepelabuhanan.
Ke depan, optimalisasi Pelabuhan Panasahan akan difokuskan untuk mendukung distribusi berbagai komoditas strategis, terutama crude palm oil (CPO) dan batubara, yang selama ini menjadi salah satu sektor unggulan daerah.
“Jika pelabuhan ini berkembang, maka biaya logistik dapat ditekan, arus distribusi menjadi lebih efisien, dan nilai tambah ekonomi daerah akan meningkat,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Pesisir Selatan telah menjadwalkan Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor yang akan digelar di Kota Padang pada pekan ketiga Agustus 2026.
Forum tersebut akan mempertemukan pemerintah daerah, kementerian terkait, BUMN, sektor swasta, hingga pemangku kepentingan lainnya untuk membahas langkah teknis, skema kerja sama, serta rencana aksi pengembangan investasi dan Pelabuhan Panasahan.
Ahmad Hidayat berharap seluruh pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, dapat mendukung percepatan investasi tersebut sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
“Kami ingin investasi yang masuk benar-benar berkualitas, mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan pada akhirnya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Semua itu hanya bisa terwujud melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” pungkasnya.
