PESAWARAN – Berkurangnya jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, menjadi perhatian Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni. Politisi asal Sumatera Barat itu menilai, bantuan pendidikan merupakan instrumen penting untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya.
Menurut Lisda, penurunan jumlah penerima PIP tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, program tersebut selama ini menjadi salah satu penopang bagi ribuan siswa dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Karena itu, ia berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat dan memperjuangkan penambahan kuota PIP kepada pemerintah pusat, sehingga lebih banyak siswa yang memenuhi syarat dapat kembali memperoleh bantuan pendidikan.
“Kita ingin memastikan anak-anak yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan. Aspirasi masyarakat ini akan saya bawa dan perjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Lisda menyebut, Program Indonesia Pintar memiliki peran strategis dalam menekan angka putus sekolah sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Menurutnya, setiap kebijakan yang berdampak pada berkurangnya jumlah penerima manfaat harus menjadi perhatian seluruh pihak.
Ia mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat validasi data calon penerima. Ketepatan data, kata Lisda, menjadi faktor utama agar bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak.
“Validasi data harus dilakukan secara maksimal. Jangan sampai anak yang layak menerima justru terlewat, sementara bantuan diberikan kepada yang tidak memenuhi kriteria,” katanya.
Lebih lanjut, Lisda menilai pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, akses terhadap bantuan pendidikan harus terus diperluas agar tidak ada anak yang terpaksa menghentikan sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, ia memastikan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi atas berkurangnya kuota penerima PIP di Kabupaten Pesawaran.
“Harapan kita, ke depan semakin banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang kembali memperoleh bantuan sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan lebih tenang dan memiliki kesempatan meraih masa depan yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
