PESISIR SELATAN — Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027/1448 Hijriah mulai dimatangkan. Pemerintah bersama DPR RI tak ingin pelaksanaan haji tahun depan sekadar mengulang pola yang sama, tetapi menjadikan pengalaman dan evaluasi musim haji 2026 sebagai pijakan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah.
Pesan tersebut mengemuka dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2027/1448 Hijriah yang digelar Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia bersama Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, di Hotel Saga Murni, Kabupaten Pesisir Selatan, Sabtu (1/8/2026).
Ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) hadir dalam kegiatan tersebut. Sosialisasi ini menjadi ruang bagi calon jemaah untuk memperoleh gambaran lebih awal mengenai persiapan keberangkatan sekaligus arah kebijakan penyelenggaraan haji pada musim mendatang.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah RI M. Rifki serta Kasubdit Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menegaskan bahwa pengalaman penyelenggaraan haji 2026 harus menjadi bahan penting dalam melakukan pembenahan.
Menurutnya, pelayanan yang telah berjalan baik harus dipertahankan, sementara berbagai persoalan maupun kekurangan yang ditemukan di lapangan perlu segera dicarikan solusi agar tidak kembali terjadi pada musim haji berikutnya.
“Kami di Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal dan mendorong agar kualitas pelayanan haji semakin meningkat. Apa yang sudah baik pada tahun 2026 harus dipertahankan, sedangkan berbagai kekurangan harus menjadi bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji 2027,” kata Lisda.
Lisda menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 patut mendapat apresiasi. Selain berjalan relatif lancar, penyelenggaraan tersebut juga menjadi momentum penting karena merupakan pelaksanaan perdana yang ditangani langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah RI sebagai kementerian baru.
“Alhamdulillah, pelaksanaan haji 2026 berlangsung cukup sukses tanpa kendala yang signifikan. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, nyaman, dan berpihak kepada jemaah pada musim haji berikutnya,” ujarnya.
Bagi calon jemaah, peningkatan kualitas pelayanan bukan sekadar persoalan administratif. Kelancaran proses keberangkatan, kepastian pelayanan selama berada di Tanah Suci, hingga proses kepulangan menjadi bagian penting yang menentukan kenyamanan jemaah dalam menjalankan rangkaian ibadah.
Karena itu, Lisda menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR RI. Pengawasan yang dilakukan parlemen, menurutnya, harus berjalan seiring dengan upaya pemerintah melakukan evaluasi dan pembenahan pelayanan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah RI M. Rifki menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya Komisi VIII, atas pengawasan dan masukan yang diberikan selama penyelenggaraan ibadah haji 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI yang telah memberikan pengawasan dan berbagai masukan selama penyelenggaraan haji 2026. Sinergi ini sangat penting agar pelayanan kepada jemaah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” ucap Rifki.
Rifki menyebut, evaluasi terhadap penyelenggaraan haji 2026 telah dilakukan secara menyeluruh. Evaluasi tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari proses keberangkatan jemaah dari Tanah Air, pelayanan selama berada di Arab Saudi, hingga proses pemulangan jemaah.
“Seluruh hasil evaluasi telah kami himpun sebagai bahan penyempurnaan. Harapannya, penyelenggaraan haji tahun 2027 dapat berlangsung lebih baik dengan pelayanan yang semakin efektif, aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh jemaah Indonesia,” katanya.
Dalam sosialisasi tersebut, calon jemaah juga mendapatkan informasi mengenai berbagai persiapan yang perlu dilakukan sebelum keberangkatan. Hal ini menjadi penting mengingat persiapan ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga kesiapan fisik, mental, pengetahuan tentang rangkaian ibadah serta pemahaman terhadap berbagai ketentuan selama berada di Tanah Suci.
Bagi ratusan calon jemaah haji Pesisir Selatan yang mengikuti kegiatan tersebut, sosialisasi ini menjadi kesempatan untuk mempersiapkan diri lebih awal. Dengan informasi yang diperoleh sejak jauh hari, jemaah diharapkan tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga lebih matang menghadapi seluruh rangkaian perjalanan ibadah haji.
Pemerintah pun menargetkan pengalaman haji 2026 tidak berhenti sebagai catatan evaluasi. Berbagai temuan dan masukan diharapkan benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan konkret sehingga penyelenggaraan haji 2027 mampu memberikan pelayanan yang semakin efektif, aman, nyaman, dan berkualitas bagi jemaah Indonesia.
