PESISIR SELATAN — Pemulihan pascabencana di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terus dipacu. Tidak hanya infrastruktur umum, pemerintah daerah kini mempercepat rehabilitasi sejumlah fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi.
Sebanyak tujuh fasilitas kesehatan menjadi prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan proses pemulihan tersebut berjalan cepat, tepat, namun tetap mengedepankan kualitas serta standar ketahanan terhadap bencana.
Langkah percepatan itu dibahas dalam rapat koordinasi strategis di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, Selasa (18/8/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Zainal Arifin, didampingi Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB, Agustina Rahmadani, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Dailipal. Pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan penyedia, PT Brantas Abipraya.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama pihak terkait membahas langkah percepatan rehabilitasi tujuh fasilitas kesehatan yang terdampak bencana.
Ketujuh lokasi tersebut yakni Puskesmas Koto Baru, Pustu Dusun, Pustu Tuik, Pustu Lubuak Sariak, Pustu Gurun Panjang, Pustu Kampung Akad, serta Rumah Dinas Dokter Tanjung Beringin.
Kerusakan pada fasilitas tersebut bukan sekadar persoalan bangunan. Bagi masyarakat di wilayah terdampak, keberadaan puskesmas dan pustu menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan kesehatan tetap tersedia, terutama ketika masyarakat sedang berada dalam situasi pemulihan pascabencana.
Karena itu, Sekda Zainal Arifin meminta seluruh pihak tidak berlama-lama dalam proses rehabilitasi.
“Fasilitas kesehatan adalah garda terdepan pelayanan publik. Proses rehabilitasi ini harus kita pacu percepatannya agar masyarakat terdampak bencana kembali mendapatkan akses pelayanan medis yang optimal tanpa hambatan,” ujarnya.
Meski demikian, Sekda mengingatkan agar target percepatan tidak membuat aspek kualitas pekerjaan terabaikan. Menurutnya, rehabilitasi fasilitas kesehatan harus menghasilkan bangunan yang tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga lebih aman dan memiliki ketahanan terhadap potensi bencana.
“Percepatan pekerjaan tetap harus dibarengi dengan kualitas dan ketahanan bangunan. Semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan teknis yang berlaku,” kata Sekda.
Rehabilitasi tujuh fasilitas kesehatan tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Kesehatan PP dan KB dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU). Pelaksanaan pekerjaan dipercayakan kepada PT Brantas Abipraya.
Pemerintah daerah menilai koordinasi antara pemerintah, kementerian, penyedia pekerjaan dan unsur teknis menjadi kunci agar proses rehabilitasi tidak mengalami hambatan di lapangan.
Karena itu, setiap tahapan pekerjaan akan terus dikoordinasikan untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif, sesuai target waktu, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, mutu konstruksi menjadi perhatian yang tidak kalah penting. Fasilitas kesehatan yang dibangun kembali diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan yang setiap hari memberikan pelayanan.
Pemkab Pesisir Selatan juga menempatkan pemulihan fasilitas kesehatan sebagai bagian dari agenda besar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu lama merasakan dampak dari kerusakan fasilitas pelayanan dasar. Dengan rehabilitasi yang dipercepat dan dibangun dengan standar ketahanan yang lebih baik, fasilitas kesehatan diharapkan segera kembali berfungsi secara optimal.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen Pemkab Pesisir Selatan untuk memastikan masyarakat terdampak bencana tetap memperoleh hak atas pelayanan kesehatan yang layak, aman dan mudah diakses.
Ke depan, fasilitas yang telah direhabilitasi diharapkan tidak hanya menjadi bangunan yang kembali berdiri, tetapi juga menjadi infrastruktur pelayanan publik yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana serupa.
