PESISIR SELATAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan menggandeng Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pesisir Selatan dan SMAN 1 Koto XI Tarusan untuk memperkuat pendidikan kepemiluan dan mendorong terwujudnya Pemilu yang lebih partisipatif.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Bawaslu Pesisir Selatan dengan PGRI dan SMAN 1 Koto XI Tarusan, Rabu (23/9/2026).
Penandatanganan dilakukan Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afriki Musmaidi bersama Ketua PGRI Pesisir Selatan Darmawi. Sementara dari SMAN 1 Koto XI Tarusan, naskah kerja sama ditandatangani Kepala Sekolah Agung Sopian.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afriki Musmaidi mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah untuk memperluas pendidikan kepemiluan, khususnya di lingkungan pendidikan.
“Kerja sama ini menambah semangat kita dalam mengembangkan pengetahuan kepemiluan bagi masyarakat pemilih, khususnya di lingkungan pendidikan,” ujar Afriki.
Ia menyebut, pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya masih menunjukkan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam aktivitas kampanye.
Menurutnya, keterlibatan tersebut dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi peserta Pemilu sehingga pemahaman mengenai aturan dan netralitas perlu terus diperkuat.
Karena itu, Bawaslu Pesisir Selatan berupaya menjangkau kelompok yang memiliki posisi strategis dan menjadi panutan di tengah masyarakat.
“Kami mencoba menjangkau kelompok-kelompok yang menjadi panutan di tengah masyarakat, salah satunya adalah profesi guru,” katanya.
Selain dengan PGRI, kerja sama dengan SMAN 1 Koto XI Tarusan merupakan tindak lanjut dari program Kelas Pemilu yang sebelumnya digelar di sekolah tersebut.
Afriki mengatakan kerja sama itu diharapkan menjadi ruang untuk menumbuhkan kader-kader pengawasan dari kalangan pelajar.
“Sebagai tindak lanjut kegiatan Kelas Pemilu di SMAN 1 Koto XI Tarusan, kami juga melakukan perjanjian kerja sama. Hal ini bertujuan menumbuhkan kader-kader pengawasan melalui siswa-siswa SMA,” ucapnya.
Ketua PGRI Pesisir Selatan Darmawi mengatakan, guru memiliki potensi besar dalam memperkuat pendidikan kepemiluan dan demokrasi karena jumlahnya mencapai 12.481 orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 8.500 guru berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Pesisir Selatan. Sementara lainnya tersebar di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Agama.
“Jumlah guru yang cukup banyak ini ke depan mampu melahirkan gagasan-gagasan yang baik bagi kepemiluan dan demokrasi,” kata Darmawi.
Menurutnya, kerja sama dengan Bawaslu juga penting bagi guru untuk meningkatkan pemahaman mengenai netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu.
Guru, kata dia, kerap menjadi panutan di tengah masyarakat sehingga pemahaman terhadap ketentuan dan larangan dalam Pemilu menjadi penting agar profesi tersebut tetap dijalankan secara profesional.
“Kerja sama ini juga sangat bermanfaat bagi guru saat pelaksanaan pemilu nanti. Secara substansi, kerja sama ini memberikan pengetahuan tentang netralitas, karena profesi guru sering kali menjadi panutan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Darmawi berharap keterlibatan guru dalam pendidikan kepemiluan dapat memberikan sumbangsih terhadap penyelenggaraan Pemilu 2029.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Koto XI Tarusan Agung Sopian mengatakan, sekolah memiliki cukup banyak siswa yang masuk dalam kategori pemilih pemula.
Menurutnya, kelompok pemilih pemula perlu mendapatkan penguatan pengetahuan kepemiluan agar memiliki informasi yang benar sebelum menggunakan hak pilihnya.
“Pemilih pemula ini cenderung dimanfaatkan oleh sebagian kelompok dalam Pemilu. Kemampuan mereka yang masih awam tentang pemilu mesti dikuatkan dengan informasi-informasi yang benar tentang Pemilu,” ucap Agung.
Ia menilai penguatan pendidikan kepemiluan penting agar siswa tidak hanya mengetahui teknis menggunakan hak pilih, tetapi juga memahami proses demokrasi serta pentingnya pengawasan partisipatif.
Kepala Sekretariat Bawaslu Pesisir Selatan Rinaldi mengatakan, kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya kolaborasi untuk memperkokoh demokrasi substansial menuju Indonesia Emas 2045.
“Kerja sama ini menjadi peluang bagi Bawaslu Pesisir Selatan untuk menumbuhkan Pemilu yang partisipatif,” ujarnya.
Melalui kerja sama tersebut, pendidikan kepemiluan diharapkan tidak berhenti pada momentum pelaksanaan Pemilu, tetapi tumbuh menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat.
