PESISIR SELATAN – Upaya mencegah praktik politik uang dalam Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mendapat perhatian serius dari Ketua Umum Aliansi Jurnalis Anti Korupsi (AJAK) dan Aliansi Jurnalis Anti Rasuah (AJAR), Soni, SH, MH.
Soni bahkan membuka sayembara bagi masyarakat yang berhasil menemukan atau memberikan informasi valid terkait praktik politik uang dalam Pilwana Serentak yang akan digelar di 93 nagari pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Tak tanggung-tanggung, Soni menyiapkan hadiah sebesar Rp10 juta bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi mengenai praktik politik uang tersebut.
“Masyarakat yang mengetahui, menemukan atau mendapatkan informasi adanya praktik politik uang dalam Pilwana serentak di Pesisir Selatan, silakan sampaikan kepada kami. Kami menyiapkan hadiah Rp10 juta bagi yang memberikan informasi tersebut,” ujar Soni kepada wartawan di Painan, Kamis (20/8/2026).
Menurut Soni, sayembara tersebut bukan sekadar persoalan hadiah. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap upaya menjaga kualitas demokrasi di tingkat nagari agar proses pemilihannya benar-benar berlangsung jujur, bersih dan bebas dari transaksi suara (politik uang).
Ia menilai politik uang merupakan salah satu ancaman serius dalam setiap proses demokrasi. Jika dibiarkan, praktik tersebut berpotensi melahirkan pemimpin yang sejak awal sudah terbebani kepentingan tertentu karena proses mendapatkan dukungan masyarakat dilakukan dengan cara transaksional.
“Jangan sampai suara kita dibeli. Pilwana harus menjadi ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kemampuan, integritas dan kepedulian terhadap nagari,” katanya.
Soni mengajak seluruh masyarakat tidak hanya menjadi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara, tetapi turut mengawasi seluruh proses Pilwana. Sebab, kata dia, pengawasan masyarakat sangat penting karena praktik politik uang bisa berlangsung secara tertutup dan sulit terungkap apabila tidak ada keberanian masyarakat untuk memberikan informasi.
Menurutnya, bagi masyarakat yang mengetahui atau memperoleh informasi terkait dugaan politik uang, dapat menghubungi melalui nomor telepon 081277338787 atau 081288838787.
“Informasi dari masyarakat sangat penting. Jangan takut untuk melaporkan jika memang menemukan indikasi politik uang. Kami ingin Pilwana di Pesisir Selatan berjalan secara bermartabat dan menghasilkan pemimpin nagari yang lahir dari pilihan masyarakat, bukan karena politik uang,” ucap Soni.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Pilwana Serentak 2026. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 21 Oktober 2026 dan akan digelar di 93 nagari yang tersebar di 14 kecamatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pesisir Selatan, Mar Alamsyah, S.STP., M.A., mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan melalui koordinasi lintas sektor.
“Pilwana merupakan momentum penting dalam menentukan pemimpin nagari yang akan melanjutkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaannya berjalan lancar, aman, dan demokratis,” ujar Mar Alamsyah.
Sebanyak 93 nagari yang akan melaksanakan Pilwana tersebut tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 10 nagari, Bayang 13 nagari, IV Nagari Bayang Utara 2 nagari, IV Jurai 12 nagari, Batang Kapas 4 nagari, Sutera 5 nagari, Ranah Pesisir 6 nagari, Linggo Sari Baganti 9 nagari, Airpura 6 nagari, Pancung Soal 3 nagari, Basa Ampek Balai Tapan 6 nagari, Ranah Ampek Hulu Tapan 5 nagari, Lunang 5 nagari dan Silaut 7 nagari.
Pemerintah daerah juga mengajak seluruh masyarakat menjaga suasana kondusif selama tahapan Pilwana berlangsung serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
Mar Alamsyah berharap seluruh elemen masyarakat dapat menghormati setiap tahapan pemilihan dan bersama-sama menjaga keamanan serta persatuan di tengah perbedaan pilihan.
Di tengah persiapan tersebut, seruan Soni untuk mengawasi politik uang menjadi pengingat bahwa keberhasilan Pilwana tidak hanya ditentukan oleh kesiapan penyelenggara, tetapi juga keberanian masyarakat menjaga suara mereka.
Sebab, satu suara dalam Pilwana bukan sekadar angka dalam perhitungan. Di baliknya terdapat harapan masyarakat terhadap sosok wali nagari yang mampu membawa nagari menjadi lebih maju, memberikan pelayanan yang baik dan mengelola pemerintahan secara berintegritas.
Karena itu, Pilwana Serentak 2026 di Pesisir Selatan diharapkan tidak hanya berlangsung aman dan tertib, tetapi juga menjadi momentum memperkuat demokrasi nagari yang bersih, jujur dan bebas dari politik uang.
