PESISIR SELATAN — Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pesisir Selatan memalang sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di Jalan M.H Thamrin Rawang Painan, Rabu (30/9/2026). Aksi tersebut dipicu keberatan terhadap penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan.
Para kader menilai penetapan tersebut tidak sesuai dengan hasil Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Pesisir Selatan yang digelar pada 9 Juni 2026.
Keberatan itu mencuat setelah DPP PPP menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 0713/SK/DPP/C/IX/2026 tertanggal 8 September 2026 tentang susunan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Pesisir Selatan.
SK tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP PPP H. Muhammad Mardiono bersama Wasekjen Jabbar Idris.
Salah seorang tim formatur dari PAC PPP Kecamatan Lengayang, Sosrizal, Dt. Lelo Mandaro Padang, mengatakan pihaknya menolak penetapan Yunesel Indra karena dinilai tidak mengacu pada hasil Muscab.
Menurutnya, Muscab PPP Pesisir Selatan telah menghasilkan keputusan mengenai kepemimpinan DPC. Hasil musyawarah tersebut kemudian diserahkan kepada DPW PPP Sumatera Barat untuk diproses sesuai mekanisme organisasi.
“Akibat dari penolakan itu, dilakukan pemalangan kantor DPC Kabupaten Pesisir Selatan hingga batas waktu yang belum ditentukan,” ujar Sosrizal.
Ia mengatakan, aktivitas di sekretariat DPC PPP Pesisir Selatan untuk sementara dihentikan sampai ada kejelasan mengenai polemik kepengurusan tersebut.
Menurut Sosrizal, pemalangan itu merupakan bentuk sikap tim formatur dan sejumlah kader yang merasa hasil Muscab tidak dijadikan dasar dalam penetapan kepengurusan DPC.
Ia menjelaskan, tim formatur berjumlah enam orang, terdiri dari empat perwakilan PAC, satu perwakilan DPC dan satu perwakilan DPW PPP Sumatera Barat.
Empat PAC yang menjadi bagian dari tim formatur tersebut berasal dari PAC Koto XI Tarusan, Lengayang, Airpura dan Pancung Soal.
Tim formatur, kata dia, telah menjalankan proses Muscab pada 9 Juni 2026 dan menetapkan hasil musyawarah terkait kepengurusan DPC PPP Pesisir Selatan.
“Ini yang terjadi di Pesisir Selatan. Lain yang diputuskan melalui Muscab, lain pula yang direkomendasikan oleh DPW. Kami menduga ini merupakan bentuk sabotase terhadap hasil Muscab dan persoalan ini mesti segera dituntaskan,” katanya.
Atas persoalan itu, Sosrizal juga menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPW PPP Sumatera Barat. Ia menegaskan, pihaknya tidak menerima SK yang menetapkan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan.
“Karena yang terpilih adalah Armadi, bukan Yunesel Indra. Berarti hasil Muscab tidak dipergunakan,” ucapnya.
Tidak hanya memalang sekretariat, tim formatur juga berencana membawa polemik tersebut ke Mahkamah Partai. Langkah itu ditempuh untuk memperjuangkan hasil Muscab setelah upaya penyelesaian yang dilakukan sebelumnya belum menemukan titik temu.
“Kami akan lanjut ke Mahkamah Partai. Kantor ini akan tetap kami segel sampai ada keputusan dari DPP,” pungkasnya.
Pantauan di lokasi, terlihat belasan kader PPP hadir dalam aksi pemalangan tersebut. Mereka berada di sekitar sekretariat DPC PPP Pesisir Selatan yang untuk sementara tidak dapat digunakan menjalankan aktivitas organisasi.
Polemik kepengurusan DPC PPP Pesisir Selatan selanjutnya berpotensi memasuki mekanisme penyelesaian internal partai. Tim formatur berharap DPP PPP memberikan kejelasan terkait perbedaan antara hasil Muscab dengan SK kepengurusan yang telah diterbitkan.
Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari Ketua DPW PPP Sumatera Barat maupun DPP PPP terkait dasar penetapan Yunesel Indra sebagai Ketua DPC PPP Pesisir Selatan serta tanggapan terhadap keberatan tim formatur belum diperoleh.
Klarifikasi dari DPW dan DPP PPP diperlukan untuk menjelaskan proses penetapan kepengurusan tersebut dan memastikan polemik internal PPP Pesisir Selatan diberitakan secara berimbang.
