PESISIR SELATAN — Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat, menyisakan pekerjaan besar bagi pemerintah daerah. Sebanyak 14 titik longsor ditemukan di kawasan terdampak, sementara ribuan warga membutuhkan bantuan dan pemulihan sejumlah layanan dasar masih terus dilakukan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sekretaris Daerah (Sekda) Pessel, Zainal Arifin, turun langsung meninjau kondisi pascabencana di Kecamatan Ranah Ampek Hulu (Rahul) Tapan dan Kecamatan Basa Ampek Balai (BAB) Tapan, sekaligus memastikan penanganan dampak bencana dan penyaluran bantuan bagi masyarakat.
Dalam peninjauan itu, Sekda didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Pelaksana BPBD Pessel Armen, Kepala Baperida Subchandri, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Syamwil, Camat Rahul Tapan Dheno Agnes, serta Camat BAB Tapan Erna Juita.
Rombongan melihat langsung kondisi jalan, permukiman penduduk, serta berbagai kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani setelah banjir dan longsor menerjang kawasan tersebut. Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan kebutuhan pokok untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak.
“Penanganan pascabencana ini menjadi perhatian kita bersama. Kami ingin memastikan kondisi masyarakat di lapangan, mengetahui kebutuhan yang mendesak, serta mendorong agar penanganan dampak banjir dan longsor dapat dilakukan secara terkoordinasi. Keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas,” ujar Sekda, Jumat (16/10/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan 14 titik longsor di kawasan terdampak. Dari jumlah tersebut, baru satu titik yang dilaporkan selesai ditangani. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan infrastruktur masih membutuhkan kerja keras dan koordinasi lintas instansi.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) turut melakukan pekerjaan di lapangan untuk mengantisipasi longsor sekaligus menangani gangguan pada akses jalan. Penanganan tersebut penting mengingat jalur transportasi menjadi urat nadi aktivitas masyarakat, termasuk untuk distribusi bantuan dan mobilitas warga.
Di tengah upaya pemulihan, akses jalan Tapan–Sungai Penuh juga ditutup sementara karena adanya pekerjaan gorong-gorong. Masyarakat yang hendak melintasi jalur tersebut diimbau memperhatikan informasi terkini mengenai kondisi jalan dan mematuhi arahan petugas demi keselamatan selama pekerjaan berlangsung.
Dampak bencana tidak hanya terlihat pada kondisi infrastruktur, tetapi juga pada besarnya jumlah warga yang terdampak dan kebutuhan bantuan yang harus dipenuhi.
Di Kecamatan Rahul Tapan, tercatat sebanyak 1.460 kepala keluarga (KK) atau 4.830 jiwa terdampak bencana. Kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat di wilayah tersebut mencapai 7.300 kilogram. Selain itu, sebanyak 26 unit rumah dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Sementara itu, di Kecamatan BAB Tapan, sebanyak 671 KK atau 2.312 jiwa terdampak bencana. Pemerintah menyiapkan bantuan beras sebanyak 3.300 kilogram untuk masyarakat di wilayah tersebut. Satu unit rumah juga dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Data tersebut memperlihatkan besarnya tantangan yang dihadapi masyarakat dalam melewati masa pemulihan. Warga tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kepastian penanganan kerusakan rumah dan infrastruktur agar aktivitas mereka dapat kembali berjalan normal.
Pada sektor pelayanan dasar, pasokan listrik di wilayah terdampak telah kembali tersambung sejak Kamis (15/10). Namun, pemulihan belum sepenuhnya selesai karena distribusi air bersih masih terganggu.
Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dilaporkan terputus di dua titik. Akibatnya, diperkirakan sekitar 500 KK belum mendapatkan aliran air bersih. Kondisi ini menjadi perhatian karena air bersih merupakan kebutuhan mendasar, terlebih bagi warga yang sedang menghadapi situasi pascabencana.
“Selain penanganan longsor dan pemulihan akses jalan, kebutuhan dasar masyarakat juga harus diperhatikan. Kita berharap koordinasi seluruh pihak dapat mempercepat pemulihan layanan yang masih terganggu sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” kata Sekda.
Hingga kini, Pemkab Pessel terus mengoordinasikan penanganan berbagai dampak tersebut, mulai dari perbaikan infrastruktur, penanganan titik longsor, pemulihan akses transportasi, hingga upaya mengembalikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, dukungan bagi warga terdampak juga mengalir dari berbagai pihak. Bantuan datang dari Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, BPBD Pessel, Baznas, Pegadaian, Bank Nagari Cabang Tapan, IKAD, BPBD Kabupaten Solok, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, BKPSDM, Incasi Raya, Kemilau, Anggota DPR RI Lisda Hendrajoni, Ketua DPRD Pessel Darmansyah, Wakil Ketua Hakimin, serta Dani Sopian.
Keterlibatan berbagai instansi, dunia usaha, dan elemen masyarakat tersebut menjadi bagian penting dalam membantu warga melewati masa sulit setelah bencana. Sinergi ini diharapkan tidak hanya memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, tetapi juga mempercepat pemulihan fasilitas umum dan pelayanan publik.
Bagi masyarakat Tapan, pemulihan pascabencana bukan semata-mata tentang membersihkan material longsor atau memperbaiki jalan yang rusak. Lebih dari itu, pemulihan juga menyangkut kepastian akses transportasi, ketersediaan air bersih, kondisi tempat tinggal, serta kemampuan warga untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.
Dengan ditemukannya 14 titik longsor, masih adanya rumah yang mengalami kerusakan berat, serta gangguan distribusi air bersih yang diperkirakan berdampak terhadap 500 KK, penanganan pascabencana di Tapan masih membutuhkan perhatian dan koordinasi berkelanjutan.
