PESISIR SELATAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan mulai menyiapkan langkah pengawasan menghadapi Pemilu 2029. Salah satu pijakan utama yang disiapkan adalah Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui rapat pleno tingkat kabupaten.
Dokumen tersebut menjadi dasar bagi Bawaslu Pesisir Selatan dalam menentukan arah kebijakan, menyusun program kerja, memetakan kebutuhan anggaran, sekaligus menyiapkan strategi pengawasan tahapan Pemilu 2029 yang diproyeksikan mulai bergulir pada 2027.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mengatakan penyusunan Renstra dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025–2029 serta Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis di Unit Kerja Bawaslu.
“Renstra yang dirancang oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan disusun sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu kabupaten yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu pusat,” ujar Afriki, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, Renstra bukan sekadar dokumen administratif. Lebih dari itu, dokumen tersebut menjadi instrumen untuk memastikan program pengawasan memiliki arah yang jelas, terukur dan berkesinambungan.
Renstra juga menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan dan penganggaran, sekaligus menjadi dasar pengukuran kinerja dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah.
Memasuki 2027, kata Afriki, Bawaslu Pesisir Selatan mulai memproyeksikan kebutuhan anggaran untuk mendukung pengawasan tahapan Pemilu 2029. Pemetaan dilakukan sejak awal agar kebutuhan sumber daya, personel maupun anggaran dapat dipersiapkan secara lebih terukur.
“Pada tahun 2027 nanti, sesuai dengan petunjuk dasar perencanaan tahunan, kami merancang pagu indikatif anggaran untuk pengawasan tahapan Pemilu 2029,” katanya.
Menurutnya, sejumlah tahapan yang menjadi perhatian antara lain pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, pemutakhiran daftar pemilih, serta pembentukan badan ad hoc penyelenggara Pemilu.
Untuk jajaran pengawas, persiapan juga mencakup pembentukan Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).
Afriki menegaskan, pemetaan kebutuhan sejak dini penting dilakukan agar Bawaslu tidak bekerja secara reaktif ketika tahapan Pemilu telah berjalan. Setiap tahapan membutuhkan dukungan personel, sarana, anggaran dan strategi pengawasan yang harus dipersiapkan secara matang.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Syafrizal, menjelaskan penyusunan perkiraan anggaran dalam Renstra dilakukan dengan menggunakan simulasi berdasarkan realisasi anggaran pada periode sebelumnya.
“Contohnya, pada tahun 2027 nanti disesuaikan dengan realisasi anggaran tahun 2022. Anggaran tahun 2028 disesuaikan dengan realisasi anggaran tahun 2023, dan anggaran tahun 2029 disesuaikan dengan realisasi anggaran tahun 2024,” ucap Syafrizal.
Ia mengatakan, Renstra Bawaslu Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 disusun dalam lima bab yang saling berkaitan.
Bab I memuat pendahuluan, termasuk latar belakang, capaian kinerja Renstra 2021–2025 dan potensi masalah. Bab II berisi visi, misi, tujuan, sasaran serta identifikasi risiko.
Selanjutnya, Bab III membahas arah kebijakan dan strategi Bawaslu Pesisir Selatan. Bab IV memuat target kinerja dan kerangka pendanaan, sedangkan Bab V menjadi bagian penutup.
“Kelima bab tersebut menjadi satu kesatuan dalam penyusunan Renstra Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan periode kali ini,” tutur Syafrizal yang juga Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMOD).
Setelah ditetapkan melalui pleno tingkat kabupaten, Renstra tersebut selanjutnya menjalani proses persetujuan dan penetapan secara berjenjang.
Syafrizal menjelaskan, Renstra Bawaslu kabupaten terlebih dahulu ditelaah oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Setelah proses telaah selesai, persetujuan penetapan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.
Sementara Renstra Bawaslu provinsi ditelaah oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu sebelum ditetapkan.
Dengan tahapan tersebut, Bawaslu Pesisir Selatan berharap Renstra 2025–2029 tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memastikan pengawasan Pemilu berjalan terarah, terukur dan berkelanjutan hingga 2029.
“Harapan kami, melalui penetapan Renstra Tahun 2025–2029 ini, menghadirkan pengawasan Pemilu yang berkualitas melalui proses pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilu yang profesional, akuntabel, dan berkeadilan,” ujar Syafrizal.
Selain memperkuat kesiapan internal kelembagaan, Bawaslu juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam pengawasan Pemilu.
Karena itu, penguatan hubungan antara lembaga pengawas dengan masyarakat sipil menjadi salah satu harapan yang ingin diwujudkan melalui Renstra tersebut.
“Mendorong penguatan kemitraan pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil guna mewujudkan Pemilu yang partisipatif,” pungkasnya.
