PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus mendorong koperasi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit agar tidak sekadar berdiri sebagai wadah usaha bersama, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsi koperasi dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan pembinaan dengan tema pengelolaan kelembagaan dan pelaporan keuangan koperasi perkebunan sawit yang digelar di Gedung Pertemuan Alibis, Kecamatan Pancung Soal, Selasa (17/11/2026).
Kegiatan ini diikuti 15 koperasi perkebunan sawit yang berada di wilayah Kecamatan Airpura hingga Kecamatan Silaut. Pembinaan tersebut menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan pemahaman kepada para pengurus terkait penguatan kelembagaan serta tata kelola keuangan koperasi.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, Syamwil, mengatakan bahwa pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas koperasi agar mampu dikelola secara profesional, tertib dan bertanggung jawab.
Menurutnya, koperasi memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama koperasi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Namun, potensi tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan kelembagaan dan keuangan yang baik.
“Pengurus koperasi harus memiliki pemahaman yang baik tentang tata kelola kelembagaan dan pengelolaan keuangan. Koperasi tidak hanya dituntut mampu menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga harus tertib dalam administrasi, transparan dalam pengelolaan keuangan, serta bertanggung jawab kepada seluruh anggotanya,” ujar Syamwil.
Ia menilai, pelaporan keuangan yang tertib dan akuntabel merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan anggota. Dengan laporan yang jelas, pengelolaan koperasi dapat dipertanggungjawabkan dan perkembangan usaha juga lebih mudah dievaluasi.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap para pengurus koperasi perkebunan sawit semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam pengelolaan organisasi dan penyusunan laporan keuangan. Dengan pengelolaan yang profesional, koperasi akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan usahanya,” katanya.
Syamwil juga berharap koperasi-koperasi yang sudah terbentuk di wilayah Pesisir Selatan benar-benar mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Keberadaan koperasi, kata dia, harus memberikan manfaat nyata bagi anggota, kelompok, maupun masyarakat secara lebih luas.
“Harapannya koperasi-koperasi yang sudah ada bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga keberadaan koperasi benar-benar berdayaguna dan bermanfaat bagi anggota, kelompok dan masyarakat secara umum,” ucap Syamwil.
Pembinaan tersebut juga mendapat dukungan dari unsur legislatif. Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Dani Sopian, turut hadir dalam pembukaan kegiatan.
Kehadiran jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam kegiatan tersebut menunjukkan adanya perhatian bersama terhadap keberadaan koperasi sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki aktivitas perkebunan kelapa sawit.
Bagi koperasi perkebunan sawit, penguatan kelembagaan menjadi semakin penting karena pengelolaan usaha tidak hanya menyangkut aktivitas ekonomi, tetapi juga menyangkut kepentingan banyak anggota. Karena itu, transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas pengurus menjadi kunci agar koperasi mampu bertahan sekaligus berkembang.
Pemkab Pessel melalui Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas kelembagaan sekaligus mendorong koperasi agar lebih produktif dalam mengembangkan usaha.
Dengan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, koperasi perkebunan sawit di Pesisir Selatan diharapkan tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga mampu menjadi kekuatan ekonomi bersama yang memberikan manfaat langsung bagi anggota dan masyarakat.
Sebab, koperasi yang sehat bukan hanya diukur dari keberadaan organisasinya, tetapi dari sejauh mana lembaga tersebut mampu bekerja, berkembang dan menghadirkan manfaat nyata bagi orang-orang yang menjadi bagian di dalamnya. (*)













