PESISIR SELATAN — Dugaan praktik ilegal jual beli kawasan hutan kembali mencuat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada lahan Hak Tanam Industri (HTI) PT Sukses Jaya Wood (SJW) di wilayah Kecamatan Lunang dan Silaut, yang sebelumnya telah disita oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) seluas 1.583 hektare.
Ironisnya, dugaan praktik penyerobotan dan transaksi liar tersebut melibatkan salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Silaut, yang diduga memperjualbelikan kawasan hutan negara itu kepada sejumlah warga dari Kabupaten Mukomuko, Bengkulu.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Masyarakat Anti Kerusakan Lingkungan dan Hutan (MAKALAH), Amri Koto, dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang serius dan dapat berujung pada proses pidana.
”Kalau ini benar terjadi, maka oknum tokoh masyarakat tersebut bisa dipidana. Karena memperjualbelikan kawasan hutan tanpa adanya izin pelepasan kawasan dari instansi berwenang adalah perbuatan melawan hukum,” ujar Amri Koto kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Amri menegaskan, tindakan menduduki, mengerjakan, dan/atau menggunakan kawasan hutan secara tidak sah secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Berdasarkan regulasi tersebut, pelaku pelanggaran kawasan hutan dapat dijerat dengan sanksi pidana yang sangat berat. “Ancaman pidananya penjara hingga 10 tahun dan denda paling banyak Rp.5 miliar rupiah,” pungkas Amri.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan diharapkan mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum serta instansi terkait untuk segera melakukan investigasi dan penindakan tegas demi menyelamatkan kawasan hutan negara dari kerusakan dan penguasaan ilegal.di Sumatera Barat.(Tim Redaksi)
