PADANG — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), aktivitas tambang ilegal, dan peredaran narkoba menjadi tiga persoalan yang mendapat perhatian serius Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy.
Kapolda meminta seluruh jajaran kepolisian bergerak cepat merespons berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Ia menegaskan, polisi harus hadir langsung di tengah masyarakat dan tidak boleh membiarkan persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban berlarut-larut.
Hal itu disampaikan Djati Wiyoto saat menghadiri kegiatan “Duduak Basamo Kapolda Jo Insan Pers Se-Sumatera Barat” di Padang, Selasa (4/8/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah distribusi BBM yang dinilai belum berjalan optimal. Kondisi tersebut memicu antrean panjang di sejumlah SPBU dan dikeluhkan masyarakat.
Kapolda meminta jajarannya segera turun melakukan pengecekan di lapangan.
“Saya minta segera dilakukan pengecekan. Minimal harus ada anggota di SPBU untuk melakukan pengamanan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan normal,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran personel di SPBU tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memastikan proses pelayanan dan distribusi BBM berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengingatkan agar kondisi kelangkaan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari keuntungan.
Kapolda juga meminta jajarannya cepat merespons informasi yang berkembang di tengah masyarakat, terutama melalui media sosial.
Setiap informasi, kata dia, harus segera diverifikasi agar masyarakat tidak terpengaruh kabar lama maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
“Kecepatan aparat dalam melakukan klarifikasi sangat penting untuk mencegah munculnya keresahan di tengah masyarakat,” katanya.
Selain persoalan BBM, pemberantasan narkoba menjadi perhatian utama Kapolda Sumbar. Ia meminta seluruh kapolres dan kapolsek meningkatkan upaya pencegahan sekaligus penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
“Narkoba menjadi perhatian utama. Penanganannya harus dilakukan secara serius, terpadu, dan tidak boleh setengah-setengah,” ucapnya.
Kapolda juga mengingatkan para pimpinan kepolisian di wilayah agar bertanggung jawab terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing.
Berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan, mulai dari peredaran narkoba, aktivitas pertambangan ilegal hingga gangguan ketertiban masyarakat, harus segera ditangani.
Ia bahkan menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap personel maupun pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara optimal.
“Setiap pimpinan wilayah harus mengetahui persoalan yang terjadi di wilayahnya dan mengambil langkah yang diperlukan,” tambahnya.
Persoalan tambang ilegal juga menjadi bagian dari perhatian Kapolda. Aktivitas pertambangan tanpa izin dinilai tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat memicu persoalan sosial dan gangguan keamanan di tengah masyarakat.
Karena itu, jajaran kepolisian diminta tidak menutup mata terhadap aktivitas ilegal yang terjadi di wilayah hukum masing-masing.
Kapolda menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani persoalan tersebut agar penegakan hukum dapat dilakukan secara terukur dan menyeluruh.
Dalam kesempatan tersebut, Djati juga menyoroti pola pengawalan terhadap dirinya. Ia meminta personel tidak melakukan pengawalan secara berlebihan hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan.
“Saya tidak ingin pelayanan kepada masyarakat terganggu hanya karena pengawalan yang berlebihan. Biarkan masyarakat tetap nyaman beraktivitas,” katanya.
Menurutnya, pelayanan kepolisian harus tetap mengedepankan pendekatan humanis dan tidak menciptakan jarak dengan masyarakat.
Di hadapan insan pers, Kapolda Sumbar juga mengajak wartawan terus memberikan kritik dan masukan terhadap kinerja kepolisian.
Ia menilai media merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga transparansi sekaligus menjadi salah satu sarana untuk mengetahui persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan sebagai bahan evaluasi. Mari bersama-sama membangun Sumatera Barat yang aman, tertib, dan kondusif,” pungkasnya.
Djati menegaskan, jajaran Polda Sumbar akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk menangani persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Mulai dari memastikan distribusi BBM berjalan lancar, memberantas narkoba dan tambang ilegal, hingga menjaga ketertiban masyarakat, seluruhnya menjadi bagian dari upaya kepolisian menjaga stabilitas keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. (*)
