JAKARTA – Semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights/UDHR) dinilai perlu terus dihidupkan melalui langkah-langkah nyata yang dekat dengan masyarakat. Berangkat dari gagasan tersebut, Hidayatul Fikri menginisiasi pembentukan Duta Hak Asasi Manusia (Duta HAM) Indonesia atau DUHAM, sebuah gerakan yang diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam memajukan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.
Gagasan itu disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto, dalam pertemuan di Gedung Kementerian Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, Senin (13/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal memperkenalkan konsep DUHAM sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, kalangan akademisi, organisasi kepemudaan, komunitas, hingga masyarakat sipil.
Menurut Hidayatul Fikri, pembentukan Duta HAM Indonesia berangkat dari keyakinan bahwa pemajuan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda sebagai agen perubahan.
“Nilai-nilai yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak boleh berhenti sebagai dokumen internasional. Nilai-nilai tersebut harus hadir dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan, keteladanan, dan partisipasi aktif generasi muda. Karena itu, kami menginisiasi Duta HAM Indonesia sebagai gerakan kolaboratif yang dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Hidayatul Fikri.
Ia menjelaskan, penggunaan nama DUHAM bukan sekadar akronim dari Duta Hak Asasi Manusia Indonesia. Nama tersebut dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang sejak 1948 menjadi tonggak penting perkembangan perlindungan hak asasi manusia di dunia.
Menurutnya, nilai-nilai universal yang terkandung dalam deklarasi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam gerakan yang lebih membumi dan relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.
Konsep Duta HAM Indonesia dirancang sebagai wadah pengembangan kepemimpinan generasi muda melalui berbagai kegiatan edukatif dan partisipatif. Program yang disiapkan meliputi pendidikan serta literasi hak asasi manusia, kampanye publik, pengabdian kepada masyarakat, dialog lintas kelompok, hingga kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, komunitas, dan berbagai organisasi masyarakat sipil.
Melalui pendekatan tersebut, Hidayatul Fikri berharap lahir kader-kader muda yang tidak hanya memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta kemampuan menjadi pelopor dalam menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
“Generasi muda harus menjadi bagian dari solusi. Mereka perlu diberi ruang untuk belajar, berdialog, dan mengambil peran nyata dalam membangun masyarakat yang menghormati hak setiap warga negara. Duta HAM Indonesia diharapkan menjadi wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki perspektif kemanusiaan dan mampu membawa perubahan positif di lingkungan masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan, pertemuan dengan Wakil Menteri HAM RI merupakan awal dari upaya membangun sinergi agar gerakan tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ke depan, Hidayatul Fikri menargetkan Duta HAM Indonesia dapat berkembang menjadi gerakan nasional yang menjangkau seluruh provinsi hingga kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan demikian, semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tidak hanya diperingati sebagai dokumen bersejarah dunia, tetapi juga diwujudkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Melalui inisiatif ini, diharapkan semakin banyak generasi muda yang memahami pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mampu menjadi motor penggerak terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan berkeadaban. (*)
